Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan yang berhak menilai kinerja para menteri di pemerintahan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.
Para menteri di Kabinet Merah Putih, kata dia, hanya dapat menjalankan tugas dan perintah yang diberikan Prabowo dengan tetap berpegang pada ketentuan undang-undang.
“Jadi, yang berhak menilai kinerja para menteri hanyalah Presiden,” kata Bahlil setelah menyambagi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan pada Ahad (19/10/2025), dikutip dari Tempo.
Sebelumnya sejumlah lembaga dalam laporan riset satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memiliki kinerja terendah di Kabinet Merah Putih.
Laporan riset lembaga survei Indostrategi, misalnya menempatkan Ketua Umum Partai Golkar itu di urutan terbawah dari 47 Menteri yang ada di Kabinet pemerintahan Prabowo.
Survei yang menggunakan metode penilaian dengan skala 0 hingga 5 ini memberikan Bahlil skor 2,47. Laporan itu menyatakan, isu lingkungan serius menjadi faktor negatif dalam kinerja Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil.
“Banyak tambang merusak ekosistem (misalnya kasus Raja Ampat), sementara kebijakan ESDM sering mengorbankan aspek keberlanjutan,” tulis laporan Indostrategi dikutip Sabtu, 18 Oktober 2025.
Lalu, yang juga menjadi catatan adalah transisi energi bersih dianggap lamban, ketergantungan pada batu bara masih tinggi, hingga peta jalan energi hijau belum jelas.
Kemudian, laporan menyatakan subsidi energi tidak tepat sasaran dan sering menyebabkan inefisiensi fiskal serta distorsi harga.
Faktor negatif lainnya adalah sistem informasi dan data sektor energi, mineral, dan batu bara (minerba) lemah yang menyebabkan tumpang tindih perizinan, celah korupsi, dan lemahnya pengawasan penerimaan negara.
Kasus korupsi dan oligarki pertambangan juga dianggap menurunkan kredibilitas kebijakan hilirisasi. Survei juga menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian lemah, terutama dalam tata kelola lahan, kehutanan, dan minerba. “Kinerja komunikasi publik Menteri ESDM dinilai retoris dan tidak diimbangi eksekusi konkret di lapangan,” tulis laporan itu.
Sementara laporan evaluasi kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, menempatkan Bahlil sebagai menteri dengan skor tertinggi dalam hal kinerja buruk dan tingginya desakan reshuffle.
Dalam laporan itu, Bahlil menempati urutan pertama dengan skor -151 dari 10 menteri dan kepala badan lainnya seperti Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri HAM Natalius Pigai, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. {}
