Berita Golkar – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa akar persoalan pertumbuhan UMKM di Indonesia bukan lagi soal akses pembiayaan, melainkan pasar domestik yang tidak sehat.
Menurutnya, meski dukungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, dan fasilitas produksi telah meningkat dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan UMKM tetap stagnan.
“Problem hari ini bukan di akses produksi atau pembiayaan. Itu sudah naik, sudah di-support pemerintah, bank, kampus, dan swasta. Tapi kenapa pertumbuhan UMKM masih landai? Karena masalahnya ada di pasar,” ujar Maman dalam temu media di Jakarta, Jumat (27/2/2026), dikutip dari Antaranews.
Maman memaparkan sejak KUR digulirkan pada 2007, total kredit perbankan mencapai Rp8.149 triliun, dengan kredit UMKM sebesar Rp1.580 triliun atau 19,4 persen, sementara kredit non-UMKM Rp6.569 triliun atau 80,6 persen.
Adapun realisasi penyaluran KUR 2025 mencapai Rp270 triliun dengan 4,58 juta debitur, terdiri atas 2,75 juta debitur baru dan 1,54 juta debitur graduasi.Maman mengatakan angka penyaluran kredit UMKM pada 20 tahun lalu hanya mencapai Rp30 triliun. Pada 2025 angkanya meningkat menjadi sekitar Rp1.600 triliun.
“Sehingga dari sisi akses pembiayaan, tidak ada masalah karena angkanya meningkat,” kata Maman.
Sementara itu, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian yang diolah oleh Celios, kinerja penyaluran KUR menunjukkan perkembangan signifikan dari periode awal 2007–2014 hingga fase ekspansi 2015–2022.
Pada periode pertama, realisasi KUR sempat fluktuatif, dimulai dari Rp1 triliun pada 2007, naik menjadi Rp11,4 triliun pada 2008, lalu turun ke Rp4,7 triliun pada 2009.
Namun sejak 2010 tren terus meningkat, mencapai Rp17,2 triliun, kemudian Rp29 triliun pada 2011, dan menembus Rp40,8 triliun pada 2013, melampaui target Rp36 triliun. Tahun 2014, realisasi sedikit menurun ke Rp40,2 triliun, namun tetap lebih tinggi dari target Rp37 triliun.
Memasuki periode 2015–2022, penyaluran KUR tumbuh jauh lebih agresif. Realisasi awal sebesar Rp22,7 triliun pada 2015 memang belum memenuhi target Rp30 triliun, tetapi sejak 2016 tren pencapaian semakin mendekati target.
Realisasi KUR terus meningkat dari Rp94,4 triliun pada 2016 hingga Rp140,3 triliun pada 2019, sesuai target tahun tersebut. Bahkan pada 2020, realisasi Rp198,5 triliun melampaui target Rp190 triliun.
Puncaknya terjadi pada 2022 dengan penyaluran Rp365 triliun, mendekati target Rp373 triliun. Sementara itu, pada 2023 realisasi tercatat Rp297 triliun, jauh di atas target Rp250 triliun.
Adapun realisasi penyaluran KUR 2025 mencapai Rp270 triliun dengan 4,58 juta debitur, terdiri atas 2,75 juta debitur baru dan 1,54 juta debitur graduasi.
Meski angka penyaluran kredit terus meningkat, Maman menyoroti kondisi pasar domestik yang disebut “kotor”, dipenuhi barang impor murah, termasuk yang masuk secara ilegal.
Ia menjelaskan fenomena under invoicing memperparah keadaan, ketika data ekspor negara mitra jauh lebih tinggi dibanding catatan impor Indonesia.
“Misalkan impor kita tercatat 100, dari China catatan ekspornya 900. Artinya ada 800 barang yang tidak tercatat, membanjiri pasar kita,” tuturnya.
Maman menilai situasi ini bukan sekadar persoalan pendapatan negara, tetapi sudah menjadi problem sosial. Produk UMKM yang seharusnya menopang ekonomi rakyat terdesak oleh banjir barang impor.
“Kita seperti masuk lingkaran setan, saling menyalahkan kementerian atau program KUR. Padahal kuncinya ada di pasar domestik yang harus disterilisasi,” tegasnya. []
