Berita Golkar – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai salah satu opsi penghematan anggaran pemerintah.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah konflik Timur Tengah saat ini.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa kebijakan penghematan yang terukur sangat krusial untuk memastikan defisit anggaran tetap terjaga di bawah batas aman, yakni 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Negara memang perlu melakukan penghematan yang terukur untuk menjaga pelebaran defisit agar tetap di bawah 3 persen. Opsi yang disampaikan Presiden adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kedisiplinan fiskal di tengah gejolak global,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (17/3/2026), dikutip dari laman Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menegaskan bahwa efisiensi belanja negara, baik melalui pemotongan gaji pejabat maupun belanja kementerian/lembaga (K/L), merupakan hal yang sangat mungkin dilakukan demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Meski demikian, Meneri Mukhtarudin menekankan bahwa kondisi indikator ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan tren positif.
APBN sebagai Peredam Kejut (Shock Absorber)
Pemerintah berkomitmen agar langkah efisiensi di tingkat birokrasi tidak mengganggu daya beli dan konsumsi masyarakat. Mukhtarudin memastikan bahwa struktur APBN 2026 telah dirancang secara tangguh untuk menghadapi dinamika ekonomi dunia.
“APBN 2026 sudah dirancang sedemikian rupa dan cukup kuat menjadi shock absorber di tengah gejolak global. Fokus utama kita tetap pada perlindungan masyarakat dan penguatan ekonomi domestik,” imbuh Mukhtarudin.
Solidaritas Kabinet Merah Putih
Menutup pernyataannya, Mukhtarudin menegaskan bahwa secara prinsip, jajaran menteri siap mendukung penuh jika kebijakan pemotongan gaji tersebut diimplementasikan secara resmi. Hal ini dipandang sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab moral pemimpin negara kepada rakyat.
“Pada prinsipnya, kami para menteri siap untuk dipotong gajinya demi kepentingan nasional. Kepentingan rakyat dan keberlanjutan ekonomi bangsa adalah prioritas utama kami,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin. []
