Berita Golkar – Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar, Meutya Hafid, mengatakan tidak perlu ada voting dalam pemilihan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar usai Airlangga menyatakan mundur.
Ia menyarankan, para wakil ketua umum musyawarah mufakat untuk Plt Ketum pada rapat pleno yang akan digelar pada Selasa 13 Agustus 2024. “Sehingga Pleno dapat berjalan kondusif,” kata Meutya dalam keterangannya, Senin, 12 Agustus 2024.
Menurut Meutya, kader masih kaget dengan keputusan Airlangga. Karena itu, tidak perlu dipaksa untuk voting. Dia mengingatkan kader Golkar untuk menjaga soliditas. “Ini juga agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat,” kata dia.
Airlangga sebelumnya telah mengundurkan diri pada Sabtu, 10 Agustus 2024. Keputusan itu disampaikan dalam sebuah video pada Ahad, 11 Agustus 2024.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan Airlangga mengundurkan diri bukan karena ada tekanan dari lingkup internal partai. “Murni keputusan dia pribadi,” ucap Agung.
Ia juga menyebutkan beberapa kader Golkar yang berpeluang menggantikan Airlangga adalah Agus Gumiwang, Bambang Soesatyo, dan Firman Soebagyo. Namun ia menyerahkannya kepada peserta munas dan munaslub. “Tapi yang saya dengar, kebanyakan kandidatnya adalah Pak Agus Gumiwang, yang diharapkan bisa membawa partai sampai di munas yang akan datang,” ujar Agung.
Koran Tempo Edisi Senin 12 Agustus melaporkan, lebih dari tujuh pengurus Partai Golkar dalam kesempatan berbeda menceritakan kronologi di balik pengunduran diri Airlangga. Penjelasan mereka memiliki kesesuaian.
Sejumlah pengurus Golkar mengatakan ada manuver beberapa kader partai untuk menggulingkan Airlangga dari jabatan ketua umum. Dua nama yang disebut-sebut sebagai motor penggerak manuver tersebut adalah Menteri Investasi sekaligus kader Golkar, Bahlil Lahadalia, serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Mereka mengumpulkan sejumlah pengurus inti DPP Partai Golkar untuk menggagas upaya percepatan munas. “Mereka memiliki markas di Menteng, Jakarta Pusat,” kata seorang pengurus Golkar. {sumber}
