Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun memastikan, pengawasan terhadap penetapan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang tengah disusun Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara.
Ia mengatakan, dalam UU Keuangan Negara dalam pasal penjelasan Pasal 12 ayat 3 sudah disebutkan defisit anggaran batas maksimalnya ialah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari PDB. Sementara itu, rancangan awal dalam defisit APBN 2025 sebesar 2,45%-2,82% meski lebih tinggi dari target APBN 2024 2,29%.
Meski berpotensi ada APBN Perubahan (APBNP), karena anggaran 2025 itu akan dilaksanakan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Misbakhun meyakini, pemerintahan mendatang masih akan tetap taat pada ketentuan defisit UU, sehingga batas defisitnya tidak akan jauh-jauh dari batasannya.
“Ya itu UU masih itu, saya yakin pak Prabowo adalah seorang presiden yang taat kepada UU, karena sumpahnya begitu,” ujar Misbakhun saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/5/2024).
Kendati begitu, Misbakhun menekankan, angka defisit bukanlah satu-satunya indikator yang menunjukkan bahwa APBN itu telah terkelola dengan baik, sebab menurutnya banyak negara di dunia ini yang angka defisitnya jauh di atas Indonesia dan masih memiliki peringkat utang yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Ia mencontohkan negara itu ialah Amerika Serikat.
“Dalam banyak praktek defisit itu bukan satu-satunya ukuran tentang APBN, kalau kemudian itu mau diperlebar atau kemudian dikecilin dalam pengertian apapun Pak Prabowo adalah presiden terpilih oleh rakyat, beliau diberi kewenangan oleh rakyat untuk menjadi presiden, dan menentukan arahnya APBN akan dibuat seperti apa,” ucap Misbakhun.
Ia pun tak mempermasalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani was-was APBN 2025 akan membengkak karena adanya APBN Perubahan nantinya. Sebab, yang menjadi menteri keuangan ke depan menurutnya akan ditunjuk oleh Prabowo, dan belum tentu Sri Mulyani bisa kembali menjabat sebagai menteri keuangan.
“Bu Sri Mulyani mau ngomong apapun itu sah selama dia masih menkeu, dan kemudian ada menkeu nanti Pak Prabowo menunjuk siapa apa masih tetap Bu Sri Mulyani? itu Pak Prabowo saya yakin punya policy sendiri tentang bagaimana mendesain APBN menurut visi misi dan tujuannya,” kata Misbakhun.
Ia pun menegaskan, bila nantinya APBNP terjadi, pasti akan digunakan Prabowo untuk memasukkan program-program prioritasnya, sebab saat ini APBN yang disusun untuk 2025 disusun oleh pemerintahannya Presiden Jokowi, bukan Prabowo sebagai presiden terpilih lima tahun mendatang.
Misbakhun juga meminta supaya defisit APBN 2025 tidak menjadi persoalan yang digunakan investor untuk memengaruhi penilaian terhadap peringkat utang Indonesia. Sebab, ia memastikan, selama menjadi pengawas pemerintah di DPR belum ada satupun utang jatuh tempo yang telat dibayar oleh pemerintah.
“Apa yang perlu ditakutkan, Indonesia itu dalam level rating berapapun satu detik tidak pernah menunda bayar utang. Indonesia rating BBB dengan AS AAA sama levelnya, satu detik RI tidak pernah membayar bunga utang ke para bonds holder 1 detik pun tidak pernah,” tuturnya.
“Walaupun ri dalam level rating berbeda dengan mereka, terus apa yang membedakannya. AS yang perang di mana-mana terus selalu menghadapi masalah government shutdown dan debt ceiling, kita tak pernah debat mengenai debt ceiling dan sebagainya,” tegas Misbakhun.
Sebagaimana diketahui, Morgan Stanley menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia karena alasan pelemahan rupiah dan beban fiskal yang menantang jelang pelantikan presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto. Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham RI menjadi “underweight” yang berarti alokasi perusahaan Indonesia dalam portofolio pasar Asia dan negara berkembang milik mereka akan dikurangi.
Morgan Stanley juga mengungkapkan program kerja Prabowo Subianto dapat menjadi tantangan tersendiri dalam investasi di pasar modal RI. Menurut Morgan Stanley janji kampanye Prabowo Subianto, seperti program makan siang dan susu gratis untuk pelajar, dapat menimbulkan “beban fiskal yang besar.” Hal tersebut semakin diperparah oleh prospek pendapatan Indonesia juga memburuk, berdasarkan pertimbangan mereka.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sebelumnya telah buka suara terkait adanya potensi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengubah APBN 2025 yang kini tengah disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani mengatakan, APBNP sebetulnya mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukannya perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan Jokowi untuk 2025.
“Sebetulnya mekanisme APBNP diatur dalam UU jadi apapun yang akan dilakukan tentu itu diskresi dan kewenangan dari pemerintah baru mengenai bagaimananya,” ucap Sri Mulyani.
“Namun kami ini dalam menjalankan tugas hari ini untuk susun APBN 2025 kita juga terus berkoordinasi, komunikasi dengan tim yang disampaikan Pak Prabowo sehingga kita juga coba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya,” ucap Sri Mulyani.
Meski ada mekanisme APBNP yang diatur dalam UU, Sri Mulyani tetap menegaskan bahwa APBN harus dikelola kesehatannya dengan baik dan dijaga keberlangsungannya untuk pembangunan jangka panjang. Sebab, jika APBN tidak dikelola dengan baik dan dilaksanakan hanya untuk menjalankan suatu program tanpa memperhatikan kesinambungannya hanya akan menciptakan krisis bagi suatu negara.
“Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mencontohkan salah satu bukti tidak terjaganya APBN dengan baik hingga menyebabkan suatu negara krisis terjadi pada Argentina. Pada abad ke 19, ia mengatakan, sebetulnya ekonomi Argentina sangat maju hingga menjadikannya negara kaya, namun karena APBN nya tidak dikelola dengan baik hingga menyebabkan defisitnya terus membengkak membuat negara itu kini malah terjebak ke dalam middle income trap.
“Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga,” tutur Sri Mulyani. {sumber}
