Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menyambut positif sinyal perombakan besar-besaran di internal Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurutnya, langkah tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan fundamental. Guna menutup celah kebocoran sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara, sebagai penopang utama APBN.
“Kami di Komisi XI DPR memandang sinyal restrukturisasi ini sebagai langkah yang tepat dan layak didukung. Reformasi di Bea Cukai jangan dimaknai sebatas rotasi atau mutasi rutin, tetapi harus benar-benar menyentuh pembenahan integritas aparatur serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan,” ucap politikus Parai Golkar itu, di Jakarta, Kamis (29/1/2026), dikutip dari Inilah.
Ia menekankan, peran strategis DJBC masih dihadapkan kepada tantangan kebocoran penerimaan negara. Praktik impor ilegal hingga modus undervaluation, berdampak langsung kepada kesehatan fiskal nasional.
Oleh karena itu, Misbakhun mendorong agar perombakan DJBC menyasar aspek krusial. Khususnya soal penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan internal (SPI), guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepatuhan.
Legislator asal Pasuruan, Jawa Timur (Jatim) itu menilai, urgensi reformasi semakin kuat jika dikaitkan dengan kinerja penerimaan negara pada tahun 2025, yang layak disebut gagal target.
Tantangan fiskal pada tahun ini, menurut Misbakhun, jauh lebih berat dan tidak bisa dihadapi dengan pendekatan yang sama.
“Kita tidak bisa masuk 2026 dengan pola kerja yang sama, sementara target penerimaan terus meningkat. Ini membutuhkan perbaikan yang nyata dan terukur,” ujar alumni STAN yang dikenal jago soal pajak itu.
Dia menegaskan, pemerintah tidak dapat semata-mata mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi penerimaan negara harus ditempuh melalui penguatan administrasi, penutupan celah kebocoran, serta peningkatan integritas aparatur, khususnya di sektor pajak dan bea cukai.
“Kalau celah-celah ini tidak kita tutup sejak awal, risiko shortfall akan kembali berulang. Reformasi kelembagaan harus menjadi bagian dari solusi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan besar-besaran di tubuh DJBC Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebanyak 36 pejabat anyar dilantik di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dari total itu, 31 pejabat merupakan jajaran Bea Cukai, mulai level pusat, kantor wilayah, hingga kantor pelayanan utama. Selain DJBC, mutasi juga menyentuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).
“Pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026 Saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik Saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Purbaya.
Dalam arahannya, Purbaya menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang tepat untuk mengerek permintaan dalam negeri, di tengah tekanan geopolitik global yang makin dinamis.
Ia meminta Bea Cukai berada di garis depan menjaga pasar domestik dari praktik persaingan tidak sehat, terutama barang ilegal dari luar negeri.
“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar, ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat, utamanya lagi domestic demand, kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata dia. {}
