Berita Golkar – Saat Ramadan dan mendekati Lebaran, kebutuhan pembiayaan masyarakat berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masuk tren naik. Dan, kredit kendaraan bermotor tercatat sebagai pembiayaan tertinggi disamping platform ‘Buy Now Pay Later’.
Menyikapi fenomena ini, vokalis Komisi XI DPR Muhidin Mohamad Said mewanti-wanti asosiasi perusahaan pembiayaan bersama OJK untuk memitigasi secara ketat, guna menghindari kenaikan kasus gagal bayar.
“Mungkin karena mudahnya didapatkan kredit ini sehingga konsumen juga kadangkala tidak melihat kemampuannya, sehingga dia memaksakan diri untuk mengambil. Jadi pada saat pengembalian terjadi masalah, maka pihak pembiayaan tentu tidak mau rugi. Nah inilah yang jadi problem,” ujar Muhidin, dikutip Senin (18/3/2024).
Oleh karena itu, Politikus Fraksi Partai Golkar itu, mengimbau OJK harus mencari jalan tengah suatu penataan pola pembiayaan yang sehat. Salah satunya, usul Muhidin, dengan cara persyaratan kredit yang harus semakin diperketat.
“Ini harus dicari suatu pola yang bagus, mungkin ada batasan, harus dilihat apakah layak diberikan pinjaman atau tidak, kalau tidak ya saya kira dibatasi. Kalau diluar negeri kita lihat bahwa permintaan dan penawaran itu seimbang. Jangan sampai meminjam itu gampang, mengembalikannya itu susah,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.
Politikus senior ini juga mendorong OJK untuk semakin meningkatkan edukasi dan lebih selektif terhadap calon debitur pada saat melakukan verifikasi data peminjam. Tujuannya, melihat kelayakan pinjaman agar tidak terjadi risiko gagal bayar serta menghindari potensi benturan di lapangan antara pihak kreditur dengan konsumen.
“Karena mungkin kurangnya edukasi pada saat mengambil itu merasa mudah, pada saat pengembaliannya merasa ada pemaksaan, kemudian ada saling ancam mengancam. Nah ini kan membuat suatu keresahan di tengah masyarakat. Ini yang harus kita jaga bersama, tidak terjadi merugikan pembiayaan dan masyarakat sehingga tidak terjadi benturan,” pungkas Muhidin. {sumber}
