Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin Mohamad Said mengingatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar tidak sembarangan memblokir rekening.
Wakil Banggar DPR ini menilai, langkah tersebut harus dilakukan selektif dan berbasis data akurat agar tidak merugikan nasabah maupun perbankan.
“Pemblokiran harus dilakukan secara hati-hati, dengan data akurat bahwa uang atau rekening itu memang bermasalah. Kalau tidak jangan dijadikan instrumen untuk memblokir karena bisa merugikan dunia perbankan,,” kata Muhidin usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR di Makassar, Senin (11/8/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Muhidin menegaskan, sasaran PPATK seharusnya adalah rekening yang terkait tindak pidana, seperti transaksi judi online, pinjaman online ilegal, perdagangan manusia dan kejahatan lainnya.
Sebelumnya, polemik pemblokiran rekening dormant oleh PPATK sempat mencuat hingga Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Presiden memanggil Kepala PPATK pada Rabu (30/7/2025) lalu, dan tak lama setelah itu PPATK mengumumkan pembukaan kembali rekening-rekening yang terlanjur diblokir.
Muhidin menyambut baik langkah cepat Presiden, dan mengingatkan PPATK untuk mematuhi arahan kepala negara. “Pemblokiran ini harus sangat-sangat selektif sesuai arahan Presiden,” tegas Muhidin dikutip dari laman Fraksi Golkar. {}
