Berita Golkar – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Golongan Karya (Golkar) Muhidin Muhammad Said menyarankan agar parlemen di Indonesia membuat lembaga independen seperti Congressional Budget Office (CBO) atau Kantor Anggaran Kongres.
“Sehingga fungsi anggaran DPR RI dapat berperan sebagai pemegang amanah rakyat (social trustee) dan mampu membuat kebijakan yang akurat,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/5/2024).
Muhidin menjelaskan bahwa fungsi anggaran sebagai penentu kebijakan anggaran negara harus berprioritas pada kesejahteraan rakyat dan menjadi alat ukur keberpihakan DPR terhadap rakyat dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sebelumnya, ia menekankan bahwa CBO berperan penting dalam membantu kongres membuat kebijakan penganggaran yang akurat. Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin saat melakukan kunjungan kerja bersama delegasi Banggar DPR RI ke CBO di Washington D.C., Amerika Serikat (AS).
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat fungsi anggaran Banggar DPR RI dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam pertemuan itu juga didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti dan Bank Indonesia (BI) selaku mitra kerja Banggar DPR RI, serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington.
Delegasi Banggar diterima oleh Chief Operating Officer dan Penasihat Umum CBO Mark Hadley, Direktur Analisis Anggaran Chad Chirico, Wakil Direktur Analisis Anggaran Christi Hawley Anthony, dan Direktur Komunikasi CBO Deborah Kilroe.
Pada awal pertemuan, Mark Hadley menyampaikan bahwa CBO merupakan lembaga nonpartisan yang beroperasi sejak 1975.
“CBO merupakan lembaga yang memberikan informasi objektif dan tidak memihak untuk mendukung proses pembahasan anggaran federal. Misi CBO adalah membantu kongres dalam membuat kebijakan anggaran dan ekonomi yang efektif,” ucapnya.
CBO menyusun laporan anggaran yang menyajikan proyeksi anggaran dan ekonomi untuk satu dekade mendatang (biasanya disebut sebagai proyeksi dasar) serta prospek ekonomi tahunan. Selain itu, CBO diwajibkan membuat perkiraan biaya untuk setiap rancangan undang-undang yang disetujui oleh komite penuh DPR atau Senat.
Perkiraan biaya yang dibuat oleh CBO bersifat rekomendasi dan digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan oleh kongres.
Butuh orang berintegritas
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan bahwa akurasi hasil perkiraan anggaran pendapatan dan belanja yang dihasilkan CBO dibandingkan dengan anggaran yang diajukan presiden serta realisasinya tidak mungkin didapatkan tanpa mempekerjakan orang-orang berintegritas dengan keahlian di berbagai bidang.
“Ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mark Hadley menginformasikan bahwa Pemerintah AS menyiapkan anggaran 70 juta dollar AS per tahun untuk operasional 270 anggota staf,” ucapnya.
Sementara itu, Delegasi Banggar DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyatakan bahwa anggota DPR RI sebagai wakil rakyat akan lebih memahami apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat daerah pemilihannya, sehingga perlu pengalokasian khusus anggaran atau dana aspirasi yang bisa diajukan anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan konstituennya (earmarking).
Hal senada juga disampaikan oleh Mark Hadley bahwa anggota parlemen lebih memahami kebutuhan konstituennya sehingga wajar jika mereka mengajukan anggaran atau dana aspirasi.
Tantangan besar bagi CBO
Sementara itu, delegasi Banggar DPR RI Ratna Juwita Sari mengungkapkan bahwa tantangan besar bagi CBO sebagai lembaga non-partisan adalah menjaga independensi analisis yang dilakukan, khususnya dari partai yang berkuasa.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, kata Ratna, CBO melakukan strategi dengan mempublikasikan data-data atau informasi secara transparan kepada masyarakat umum.
“(Dengan demikian) jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru, masyarakat umum dapat mendesak kongres untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data objektif yang dapat diakses publik,” ucapnya.
APBN Indonesia memiliki keterbatasan anggaran dalam membentuk lembaga independen yang profesional seperti CBO, tetapi ini bukan hal yang mustahil untuk masa depan. Dengan membentuk lembaga serupa, Indonesia dapat menghasilkan APBN yang berkualitas tinggi dan menyejahterakan rakyat.
Sebagai informasi, delegasi Banggar DPR RI juga mengunjungi KBRI di Washington untuk memperkuat peran strategis anggaran dalam hubungan diplomasi Indonesia-Amerika. Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan melihat peran strategis Perwakilan Bank Indonesia di New York terkait isu-isu keuangan global. {sumber}
