Berita Golkar – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M. Said menegaskan bahwa rencana pemerintah menarik utang sebesar Rp. 781 triliun dalam RAPBN 2026 masih berada dalam batas aman. Menurutnya, meski defisit anggaran mencapai Rp. 638 triliun, posisi utang Indonesia masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh lembaga internasional.
“Saya kira kalau menyangkut masalah utang itu, kita memang ada kriterianya. Hutang kita dibolehkan oleh IMF maupun World Bank itu sampai 60% dari GDP kita. Kalau sekarang, kita masih berada di kisaran 39%. Jadi kita masih punya space yang cukup tinggi,” kata Muhidin di Jakarta.
Ia menambahkan, perbandingan rasio utang Indonesia terhadap PDB justru lebih kecil dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan ruang fiskal Indonesia masih relatif luas untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Kalau pemerintah sekarang mau melakukan utang, saya cukup optimis itu masih dalam batas yang normal. Kita masih punya ruang yang cukup luas untuk meningkatkan utang kita. Bahkan menurut saya pribadi, dengan negara-negara di sekitar ASEAN, kita adalah negara dengan rasio utang paling kecil, karena masih berkisar 39%,” tegas Muhidin.
Lebih lanjut, legislator asal Partai Golkar itu berharap agar insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Menurutnya, pengelolaan fiskal yang sehat harus sejalan dengan efektivitas transformasi ekonomi sehingga dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
