Berita Golkar – Presiden Prabowo Subianto mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain, khususnya terkait bidang energi. Potensi alam yang ada seharusnya Indonesia bisa memiliki kemandirian energi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhtarudin mengatakan sudah saatnya Indonesia memenuhi kebutuhan energi sendiri tanpa berharap impor energi dari negara lain.
“Kemandirian energi sangat krusial, mengingat potensi krisis energi global yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran harus menjalankan inovasi dan terobosan mewujudkan kemandirian energi,” beber Mukhtarudin, Senin (21/10/2024).
Politisi Dapil Kalimantan Tengah ini mendorong pemerintahan Prabowo Subianto dapat mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) yang memiliki banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.
Mengingat, kata Mukharudin, EBT dapat membantu meningkatkan kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil yang semakin mahal saat ini.
“Artinya, dengan mengandalkan EBT, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada negara-negara produsen minyak bumi dan gas alam,” beber Mukhtarudin, dikutip dari Pro Kalteng.
Mukhtarudin pun memaparkan beberapa strategi agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional, salah satunya yakni mendorong Kabinet Prabowo Subianto untuk fokus pada pengembangan energi nuklir dalam negeri.
Walaupun, Mukhtarudin mengaku pembangun infrastruktur untuk energi nuklir sebagai sumber energi yang stabil dan berkelanjutan memerlukan pertimbangan keselamatan yang tinggi.
Akan tetapi, menurut Mukhtarudin, energi nuklir dapat menjadi salah satu opsi bagi ketersediaan listrik bagi masyarakat tanpa harus mengotori lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud dari komitmen Pemerintahan sebelumnya dalam rangka mewujudkan proses transisi energi yang telah dimulai beberapa tahun lalu.
Optimalkan Sumber Energi Lokal
Fraksi Partai Golkar DPR RI tentu mengajak semua pihak untuk menilik kembali kekayaan yang sudah tersedia di alam Indonesia, untuk mengoptimalkannya menjadi sumber energi, demi mencapai cita-cita ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“Mari kita semua memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal kita ini seperti batubara, gas alam, minyak bumi, dan tenaga air sesuai dengan kebijakan energi berkelanjutan,” ucap Mukhtarudin.
Mukharudin juga mendorong pemerintahan Prabowo terkait pengembangan efisiensi energi di Indonesia di mana diperlukan modernisasi untuk meningkatkan efisiensi jaringan listrik dan sistem distribusi untuk mengurangi kehilangan energi.
Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi telah menghadirkan inovasi-inovasi yang mengelola transmisi listrik sekaligus mengarah kepada sistem yang lebih efisien, berkelanjutan, dan andal.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar DPR RI berharap semua pihak menyukseskan program konservasi dan efisiensi energi. Karena Mukharudin mengatakan konservasi energi akan mendorong efisiensi energi dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Mukharudin berujar konservasi energi itu akan berdampak langsung pada beban daya listrik yang digunakan sehari-hari, sehingga akan membantu masyarakat dalam berhemat dari segi pembayaran iuran listrik per bulan.
Artinya, lanjut Mukhtarudin dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi, misalnya dengan menggunakan peralatan listrik hemat energi atau menerapkan praktik hemat energi di rumah dan tempat kerja.
“Ke depannya, tentu harus mengadopsi teknologi yang lebih efisien dalam berbagai sektor seperti industri, transportasi, dan rumah tangga,” pungkas Mukhtarudin.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia Indonesia kaya akan komoditas sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi masa depan.
“Pemerintah yang saya pimpin nanti fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan bisa memenuhi kebutuhan kita,” tutur Prabowo. {}