Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) Mukhtarudin berharap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan terus dan selalu menjaga kemandirian pangan nasional.
Mengingat, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini bilang sejak awal tahun 2024, negara menghadapi tantangan perekonomian yang cukup serius.
“Dengan berkurangnya stok sembako dan terjadinya kenaikan berbagai harga komoditas kebutuhan pokok di masyarakat,” beber Mukhtarudin, Selasa 16 Juli 2024.
Untuk itu, peraih penghargaan Tokoh peduli Daerah Terbaik Teropong Parlemen Award 2023 ini mendorong agar pemerintah periode 2024- 2029 harus berupaya keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan menuju swasembada pertanian dan menjaga ketahanan pangan.
“Ya, tentu pada komoditas utama seperti beras, gula, kedelai dan jagung serta pemenuhan pasokan pakan untuk ternak, dan swasembada daging serta susu,” imbuh Mukhtarudin.
Anggota Komisi VII DPR ini mengaku kemandirian pangan nasional masih terbilang rapuh, karena bangsa Indonesia belum bisa mandiri. “Karena semua tahu untuk menutup kebutuhan pokok rakyat saja, beberapa komoditas bahan pangan harus diimpor,” ujar Mukhtarudin.
Tidak hanya beras, lanjut Mukhtarudin melainkan ada belasan komoditas pangan yang diimpor Indonesia yakni beras, kedelai, gula pasir, jagung, susu, daging hewan, sayur, buah dan tepung terigu.
Diketahui, sepanjang tahun 2024 pemerintah sudah memastikan untuk mengimpor 3,6 juta ton beras. Sementara, pada tahun 2023 total impor beras mencapai 3,5 juta ton. Indonesia mengimpor beras dari Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India.
“Total permintaan atau konsumsi masyarakat akan beras diperkirakan 30,9 juta ton, tetapi volume produksi dalam negeri sering lebih rendah dari total permintaan tersebut,” cetus Mukhtarudin.
Pemerintah baru Prabowo -Gibran perlu dilakukan penataan infrastruktur pangan dengan menggunakan skema pertanian kolektif yang terorganisir. “DPR RI berharap pemerintah presiden terpilih Prabowo Gibran harus menata ulang tata niaga komoditas pangan. Harapannya tentu berpihak pada para petani kita,” pungkas Mukhtarudin. {sumber}
