Berita Golkar – Keputusan Presiden Prabowo Subianto dengan mencabut empat izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dinilai keputusan yang tegas. Partai Golkar memberi apresiasi terhadap langkah tersebut.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Mukhtarudin, mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan kepemimpinan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan penegakan hukum. Ia juga memberi apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan para menteri teknis lainnya yang telah menjalankan perintah Presiden dengan cepat dan terukur.
“Menghentikan empat IUP adalah langkah tepat dan bernilai besar dalam menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025), dikutip dari Viva.
Ia menambahkan, bahwa keputusan ini sejalan dengan mandat Presiden untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang akuntabel dan berorientasi keberlanjutan. Meskipun PT Gag Nikel tak termasuk dalam pencabutan, Mukhtarudin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap perusahaan tersebut.
Hal ini merupakan respons atas temuan pelanggaran lingkungan minor dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). “Kami mendukung pemerintah untuk terus mengawasi implementasi amdal, reklamasi, dan perlindungan terumbu karang oleh PT Gag Nikel,” ujarnya.
Di sisi lain, sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, tapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan. “Fraksi Golkar setuju dengan langkah Menteri ESDM—Amdal dan reklamasi harus dilaksanakan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Mukhtarudin memastikan bahwa parlemen akan terus menjalankan tugas pengawasan demi menjamin perusahaan tambang memenuhi semua regulasi lingkungan dan reklamasi, khususnya di wilayah ekologi sensitif seperti Global Geopark Raja Ampat. {}
