Berita Golkar – Anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara II, Musa Rajekshah, menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tetap menjadi bagian dari Aceh. Keputusan tersebut dinilai sebagai bentuk penyelesaian bijak yang menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prioritas utama.
Musa Rajekshah menyambut baik keputusan ini sebagai wujud kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah dan keadilan. Ia menilai pemerintah pusat telah bertindak arif dalam meredam potensi konflik wilayah dan menjaga ketertiban administrasi negara.
“Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. karena administrasi negara penting. keputusan-keputusan yang memang itu strategis tidak secepat itu diputuskan,” tegas Musa Rajekshah dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Keempat pulau yang sebelumnya sempat diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri masuk dalam wilayah administrasi Sumatera Utara yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek akhirnya dikembalikan ke Provinsi Aceh setelah melalui pertimbangan dokumen historis dan kesepakatan antar daerah.
Salah satu dokumen kunci adalah kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1992, serta keputusan Mendagri pada 24 November 1992 mengenai penegasan batas wilayah kedua provinsi.
Ijeck juga menekankan bahwa meski sempat menimbulkan perdebatan di ruang publik, esensi dari persoalan batas wilayah ini harus dikembalikan pada semangat kebangsaan. Bagi Musa, kepemilikan atas pulau-pulau bukan sekadar soal administrasi, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial dan kesatuan wilayah nasional.
“Tapi yang terpenting adalah wilayah ini kan wilayah Indonesia, dari awal memang itu milik Aceh. Dan Sumatera Utara juga mempunyai kawasan wilayah juga yang ada pulau-pulau lain. Kita berharap tidak terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini lagi kedepannya, bukan hanya Sumatera Utara-Aceh tapi juga seluruh Indonesia,” ujar mantan Wakil Gubernur Sumut ini.
Polemik penetapan empat pulau tersebut sebelumnya sempat memicu respons keras dari berbagai kalangan, baik di Aceh maupun Sumatera Utara. Namun, keputusan akhir Presiden Prabowo yang berdasarkan dokumen sah dan semangat persatuan, menjadi penutup yang menyejukkan bagi kedua daerah.
Dengan adanya penyelesaian ini, politisi Partai Golkar Musa Rajekshah berharap seluruh pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, dapat lebih cermat dan transparan dalam mengambil keputusan strategis yang menyangkut batas wilayah, agar tidak kembali menjadi polemik di ruang publik yang berpotensi merusak harmoni antar daerah.
