Berita Golkar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Bukan tanpa alasan, Nusron bermaksud dalam mempercepat penyelesaian pendaftaran bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Kerja sama tersebut diharapkan dapat melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik demi mendukung kegiatan administrasi, pendataan, dan pengelolaan pertanahan di lapangan.
“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus-kampus lain, terutama yang memiliki jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Coba kita dorong lagi, supaya ada solusi yang nyata di lapangan,” ujar Nusron, Rabu (14/1/2026), dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.
Nusron menegaskan, keterlibatan mahasiswa terbukti efektif, khususnya dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf.
Berdasarkan pengalaman di Jawa Tengah, terutama di Pekalongan, program KKN mampu mempercepat pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah secara signifikan.
“Bapak/Ibu di daerah, tolong perluas lagi kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lain. Ini terbukti efektif,” tambahnya, dikutip dari Kompas.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menilai, kerja sama dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis. Oleh karena itu, persiapan program KKN tahun 2026 perlu dilakukan secara matang, termasuk dari sisi penganggaran.
Siapkan Anggaran KKN 2026
Menurut Ossy, annggaran KKN 2026 harus benar-benar disiapkan agar apa yang menjadi keinginan Nusron dapat tercapai, terutama percepatan pengurusan sertifikat yang ditargetkan sebanyak enam juta bidang tanah tahun ini.
“Jika program ini bisa diperluas, tema-temanya harus dipilih dengan tepat. Dengan demikian, di tahun 2026 kita dapat menambah kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ungkap dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan melaporkan, Kementerian ATR/BPN juga akan menurunkan Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III.
Program ini akan melibatkan sebanyak 619 taruna sebagai bagian dari skema perbantuan sumber daya manusia. Program tersebut mendukung peningkatan kualitas data pertanahan menuju pra-sertifikasi elektronik melalui pelibatan mahasiswa dalam fungsi administratif, kearsipan, serta teknis spasial sesuai dengan pedoman yang berlaku.
Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pencapaian target nasional dalam penyelesaian pendaftaran bidang tanah. {}
