Berita Golkar – Komisi I menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih setelah enam bulan. Rencana itu dinilai sebagai hal yang wajar.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menilai dan mengevaluasi para menterinya. Jika menteri yang ditunjuk tidak menunjukkan kinerja yang baik dan tidak sesuai arah yang diinginkan Prabowo, pergantian tidak bisa dielakkan.
“Itu sudah hak prerogatif beliau dong sebagai Presiden, dia kan memiliki concern, Pak Prabowo sebagai Presiden, dia memiliki hak konstitusi, hak prerogatif untuk menentukan arahnya pemerintahan kita. Jadi kalau memang, dan menteri itu adalah pembantu Presiden. Kalau menterinya tidak searah dengan Presiden, ya sudah sewajarnya kalau ada pergantian,” kata Dave di Jakarta, Kamis (24/10/2024), dikutip dari MetroTV News.
Menurut dia, terlalu ini jika menilai kinerja menteri dan berbicara reshuffle. Dia meminta semua pihak mendukung para menteri dalam mewujudkan visi misi dan program kerja Presiden Prabowo.
“Tapi ini kan baru minggu pertama, jadi jangan terlebih dahulu mendalami hal tersebut. Tapi kita dukung kebijakan presiden agar benar-benar terasa nanti yang baik,” kata Ketua Komisi I itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengevaluasi jajaran Kabinet Merah Putih dalam enam bulan kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan sang adik, Hashim Djojohadikusumo.
“Saya sudah dengar setelah enam bulan (dilantik Oktober 2024), Maret-April tahun depan (2025), setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi,” kata Hashim dalam Dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024.
Dia menegaskan Prabowo akan mengevaluasi para pembantunya di pemerintahan yang berkinerja kurang baik. “So, ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya. Mungkin lelah atau kurang tenaga, bisa ngerti kan? Akan dievaluasi. Dan dia (Prabowo) orangnya tegas, banyak yang sudah tahu,” ujar dia. {}
