Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan memberikan sejumlah pandangan kritis dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (4/7/2025). Fraksi partai berlambang Pohon Beringin ini meminta dokumen RPJMD harus menjadi arah kebijakan pembangunan yang realistis dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan rancangan RPJMD yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Dokumen ini harus mencerminkan visi, misi, serta program kerja yang realistis, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Raka Maulana Wijaya, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, dalam penyampaian pandangan umum di sidang paripurna, dikutip dari RRI.
Meski memberikan apresiasi, Fraksi Golkar juga menyoroti persoalan klasik yang kerap menghambat implementasi program dalam RPJMD, seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
“Permasalahan utama selama ini adalah target yang sulit tercapai karena faktor keterbatasan anggaran, SDM yang kurang memadai, serta kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak kembali terulang,” tegasnya.
Fraksi Golkar berharap RPJMD 2025–2029 dapat menjadi dasar kokoh dalam penyusunan anggaran daerah, agar program-program yang dijalankan memberikan manfaat maksimal. Mereka juga menekankan pentingnya kejelasan tujuan dalam penyusunan agar tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan di lapangan.
Dalam pidatonya, Raka menyoroti pentingnya pembangunan sektor unggulan berbasis potensi lokal.
“Kami mendorong agar investasi diarahkan ke sektor pertanian, pariwisata, dan industri pengolahan yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kearifan lokal,” katanya.
Terkait SDM, Fraksi Golkar menilai peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur harus menjadi prioritas utama.
“Tanpa SDM yang unggul, potensi daerah akan sulit dioptimalkan. Program beasiswa berprestasi dan afirmasi bagi putra-putri daerah harus menjadi prioritas untuk menjamin pemerataan kesempatan,” tambahnya.
Pihaknya juga meminta penjelasan dari Bupati terkait sinkronisasi antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
“Bagaimana RPJMD akan diturunkan ke dalam RKPD setiap tahunnya? Bagaimana proses sinkronisasinya?” tanya Raka dalam forum resmi itu.
Ia juga mengingatkan pentingnya keselarasan antara RPJMD dan proses revisi RTRW yang sedang berjalan, serta perlunya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar pembangunan tidak merusak daya dukung alam, terutama di sektor pertanian dan pariwisata.
Visi “Kuningan Melesat” dinilai membawa harapan besar bagi masyarakat. Namun, Raka menegaskan, visi ini harus dijawab dengan program yang konkret dan strategi pelaksanaan yang matang.
“Kami mendukung upaya peningkatan ekonomi melalui target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,91 persen, penurunan kemiskinan ke 8,26 persen, dan pengurangan pengangguran menjadi 7,21 persen. Namun lima tahun ke depan, kita butuh strategi yang lebih matang agar target tersebut bukan hanya wacana,” ucapnya.
Fraksi Golkar juga menyatakan dukungan terhadap 10 program unggulan Pemkab, seperti Ngaji Diri, Gema Sadulur, Jawara Tani, hingga Ajeg Timbangan. Namun mereka menekankan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Keberhasilan implementasi RPJMD memerlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Mari jadikan RPJMD ini sebagai komitmen bersama untuk membangun Kuningan yang lebih baik,” kata Raka menutup penyampaiannya.
Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju agar Raperda RPJMD 2025–2029 ini ditindaklanjuti ke tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus). “Hal-hal yang belum sempat kami sampaikan akan diperdalam oleh delegasi kami di tingkat Pansus,” tutupnya. {}
