Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Ravindra Airlangga mengajak masyarakat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam upaya mencegah krisis kesehatan sejak dini.
Ajakan tersebut disampaikan Ravindra Airlangga saat menggelar kegiatan Sosialisasi Undang-Undang serta Bimtek kesehatan yang dirangkaikan dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Babakan Madang dan Cibinong, Bogor, Rabu (4/3/2026).
Dalam kegiatan sosialisasi, Ravindra Airlangga menyampaikan materi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjadi regulasi penting dalam penguatan sistem kesehatan nasional.
Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara di bidang kesehatan. Serta arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
“Undang-undang ini hadir untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Namun regulasi tidak akan bermakna tanpa dipahami dan dikawal bersama-sama,” ujar Ravindra saat menyampaikan materi di Babakan Madang, dikutip dari RadarBogor.
Pada hari yang sama, Ravindra juga menggelar Bimbingan Teknis kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dengan tema Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan untuk Masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Cibinong tersebut diikuti sekitar 400 peserta yang terdiri dari kader kesehatan, pemuda, relawan sosial, serta masyarakat dari wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya.
Ravindra yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam membangun ketahanan kesehatan masyarakat.
Terutama dalam menghadapi potensi krisis seperti wabah penyakit, bencana alam, maupun kondisi darurat kesehatan lainnya.
“Krisis kesehatan tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat,” kata Ravindra Airlangga.
“Melalui bimtek ini, kita ingin memastikan seluruh elemen memiliki pemahaman yang sama tentang mitigasi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan promotif dan preventif perlu diperkuat, tidak hanya berfokus pada penanganan penyakit.
Program Cek Kesehatan Gratis yang digelar dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendorong deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan.
“Cek kesehatan gratis hari ini bukan sekadar layanan, tetapi juga bagian dari edukasi bersama. Kita semua harus semakin sadar bahwa pencegahan lebih baik dan lebih murah daripada pengobatan,” tambah Ravindra.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari Kementerian Kesehatan turut memaparkan pentingnya sistem surveilans kesehatan, peningkatan sanitasi, vaksinasi di lokasi pengungsian saat bencana, hingga pendampingan psikologis sebagai bagian dari upaya menghadapi ancaman krisis kesehatan di masa depan.
Selain itu, narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor juga menjelaskan mengenai layanan Public Safety Center (PSC) yang merupakan pusat pelayanan kegawatdaruratan kesehatan di tingkat kabupaten/kota.
Layanan ini menjadi ujung tombak respons cepat terhadap kondisi darurat kesehatan masyarakat. PSC merupakan layanan pra fasilitas pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pusat koordinasi pelayanan gawat darurat selama 24 jam dengan prinsip pelayanan cepat, tepat, cermat, dan profesional.
Sementara itu, layanan Cek Kesehatan Gratis dalam kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta konsultasi kesehatan dasar bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara legislatif, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan sistem kesehatan, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. []
