Berita Golkar – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Golkar Rycko Menoza, mengapresiasi gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait perubahan sistem pilkada, sistem politik dengan pilkada langsung dinilainya menghabiskan banyak biaya, baik negara maupun para tokoh politik juga harus merogoh kocek biaya yang tidak sedikit.
Saat hadiri perayaan acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke 60 di Sentul, Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024). “Saya apresiasi dan sepakat dengan statement bapak Presiden Prabowo Subianto, karena semakin kesini biaya politik semakin tinggi dan cenderung materialistis masyarakat dibuatnya,” ucap Rycko, dikutip dari Warta 9.
Acara puncak yang dihadiri oleh lebih dari 6.000 orang yang terdiri dari kader-kader hingga seluruh Fraksi Partai Golkar dari DPRD kabupaten/kota, hingga provinsi. Selain itu, sejumlah politikus juga diundang.
Turut hadir Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga sejumlah elit parpol lain mulai dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga Ketum Demokrat AHY. Tokoh yang hadir adalah Agung Laksono dan Jusuf Kalla atau JK.
Dalam pidato Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan adanya perubahan sistem politik di Indonesia, mengusulkan agar kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir,” ujar Prabowo.
Selain itu Rycko juga beranggapan dunia politik saat ini semakin marak transaksional. Banyak calon-calon kepala daerah yang menggunakan cara- cara memberikan imbalan finansial berupa uang atas suara yang akan diperoleh, kepada pemilih agar dipilih.
Masyarakat pun sudah terpatri untuk mengharapkan imbalan finansial sebagai balasan atas suara yang diberikan. Banyak Istilah yang dilontarkan masyarakat salah satunya “nomer piro wani piro” (NPWP) ada juga yang menyebutkan serangan fajar, menjadi biasa di kalangan masyarakat, menunjukkan bahwa pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial daripada kualitas dan kapabilitas calon kepala daerah.
“Sistem demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja, jika gagasan presiden tercipta, maka tercipta juga kepala daerah yang potensial memiliki integritas dan kapabilitas, karena praktik politik transaksional seperti saat ini akan menimbulkan potensi terciptanya korupsi di lingkungan pemerintahan dengan mencari jalan pintas untuk mendapatkan kembali modal besar yang telah dikeluarkan,” pungkas Rycko. {}
