Slipi, DPP  

Sarmuji Tegaskan Empat Fatsun Politik Partai Golkar dalam Mendukung Pemerintahan Prabowo

Berita Golkar – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan pentingnya disiplin politik bagi seluruh kader Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komitmen tersebut diwujudkan melalui empat fatsun atau sopan santun politik yang harus dijalankan oleh seluruh kader partai.

Empat fatsun tersebut disampaikan Sarmuji dalam agenda Tasyakuran dan Refleksi Kebangsaan yang digelar dalam rangka Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Fraksi Partai Golkar di DPR, yang berlangsung di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Jakarta.

Sarmuji menjelaskan bahwa fatsun pertama menegaskan posisi Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Karena itu, seluruh kebijakan Fraksi Partai Golkar di DPR harus sejalan dengan agenda besar pemerintahan Prabowo–Gibran, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

“Kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini, jangan pernah menyerang kebijakan pemerintah sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah,” kata Sarmuji di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Jumat, 13 Februari 2026.

Ia kemudian menjelaskan fatsun kedua yang perlu dipegang oleh seluruh kader, yakni menjaga soliditas internal dengan tidak menyerang rekan sendiri yang berada di dalam kabinet pemerintahan. Sebagaimana diketahui, sejumlah kader Golkar saat ini dipercaya mengisi posisi strategis di pemerintahan, baik sebagai menteri, wakil menteri, maupun kepala lembaga.

Menurut Sarmuji, apabila terdapat kritik atau masukan terhadap kementerian atau lembaga yang dipimpin kader Golkar, hal tersebut sebaiknya disampaikan melalui mekanisme internal sebelum dibawa ke ruang publik.

“Jangan sampai jeruk makan jeruk,” ujar dia.

Lebih lanjut, Sarmuji juga mengingatkan fatsun ketiga, yakni agar kader Golkar tidak mempersoalkan kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kader tetap dapat memberikan masukan yang konstruktif, tetapi tidak dalam bentuk penolakan terhadap kebijakan yang sudah menjadi keputusan negara.

Salah satu contoh yang disinggung adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo–Gibran.

Terakhir, fatsun keempat menegaskan bahwa kader Golkar tidak diperkenankan mengubah atau menyerang keputusan yang telah disepakati bersama oleh partai-partai dalam koalisi pemerintahan.

“Kita masih bisa memberikan masukan, tapi jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan negara dan yang sedang dijalankan,” ucap anggota Komisi VI DPR itu.

Sebagai informasi, Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang sejak awal menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Dukungan tersebut kemudian berlanjut dalam pemerintahan melalui keterlibatan sejumlah kader Golkar di Kabinet Merah Putih.

Dalam susunan kabinet saat ini, Partai Golkar memperoleh delapan kursi menteri, tiga kursi wakil menteri, serta satu posisi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang dijabat oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *