Berita Golkar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa tidak ada kerenggangan hubungan yang terjadi di internal Kabinet Merah Putih (KMP) saat ini.
Dia juga meyakini relasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi yang baik.
“Saya rasa enggak, ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025), dikutip dari Antara.
Hal itu disampaikannya merespons isu Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle), sebagaimana kabar yang berhembus beberapa waktu belakangan. “Kalau itu kami tidak tahu ya karena itu wewenang penuh Pak Presiden,” katanya.
Dia menekankan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Prabowo selaku kepala negara.
“Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden,” ucapnya.
Adapun terkait kabar adanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dia menilai tak lebih sebagai suatu aspirasi dari elemen masyarakat yang lumrah saja untuk dikemukakan.
“Ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain ya mungkin saja boleh-boleh saja, tapi itu sekali lagi nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.
Sebelumnya, Selasa (3/6/2025), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet mungkin saja terjadi. Dalam hal ini, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.
“Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta.
Adapun pada Senin (2/6/2025), Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.
“Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta. {}
