Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Basri Baco menilai program sekolah swasta gratis di Jakarta yang direalisasikan secara bertahap merupakan upaya pemerataan akses pendidikan sekaligus mengatasi berbagai persoalan pendidikan, termasuk kasus ijazah tertahan dan anak putus sekolah.
Baco mengungkapkan, saat ini sekitar 200 sekolah swasta tingkat SMP dan SMA telah mulai menerapkan program sekolah gratis, terutama di wilayah yang belum memiliki sekolah negeri.
“Jadi gini, sekolah gratis itu perlahan tapi pasti akan kita wujudkan. Memang bertahap. Tahun ini kurang lebih kalau nggak salah sekitar 200 sekolah SMP dan SMA terutama yang sudah mulai gratis,” ujar Basri kepada wartawan, Senin (16/3/2026), dikutip dari Akurat.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut difokuskan pada daerah yang belum memiliki sekolah negeri agar terjadi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
“Sebarannya di wilayah-wilayah yang tidak ada SMP negeri dan tidak ada SMA negeri. Karena kan ada satu kelurahan nggak punya SMA negeri, maka kita gandeng sekolah swasta di situ supaya ada pemerataan,” katanya.
Baco menambahkan, program ini akan terus diperluas secara bertahap dengan tetap memperhatikan kualitas sekolah yang akan dilibatkan dalam program tersebut.
Menurutnya, tidak semua sekolah swasta bisa langsung disamakan standarnya dengan sekolah negeri sehingga perlu proses verifikasi, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun kelayakan fasilitas.
“Karena apa? Tidak semua sekolah swasta itu ternyata kualitasnya bisa disamakan dengan negeri. Jadi harus dipilah-pilah juga. Jangan sampai kita jadikan sekolah kolaborasi, standarnya kita mau samakan dengan negeri tapi ternyata nggak bisa,” jelasnya.
Ia juga menyebut, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, memiliki komitmen untuk terus melanjutkan program sekolah gratis tersebut hingga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Baco menegaskan program sekolah gratis di sekolah swasta diyakini dapat menyelesaikan tiga persoalan utama dalam dunia pendidikan, yakni ijazah tertahan, anak putus sekolah, serta dampak psikologis siswa akibat masalah biaya pendidikan.
“Dengan adanya sekolah swasta gratis, maka akan tiga masalah utama bisa selesai. Yang pertama ijazah tertahan, yang kedua anak putus sekolah, yang ketiga turunnya mental anak karena disuruh pulang tidak boleh ikut ujian karena belum bayar,” ujarnya.
Koordinator Komisi B itu juga menekankan pentingnya pemisahan antara kewajiban belajar siswa dan kewajiban pembayaran biaya pendidikan oleh orang tua.
“Harus dibedakan antara belajar dan bayar. Belajar ini tugas anak, bayar ini tugas orang tua. Jadi nggak boleh disamain. Kalau belum bayar jangan anak terdampak,” tegasnya.
Ia berharap melalui program sekolah gratis yang dilakukan secara bertahap ini, tidak ada lagi anak di Jakarta yang kehilangan hak pendidikan hanya karena persoalan biaya. []
