Berita Golkar – Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menata tata niaga impor bahan baku pakan ternak, khususnya soybean meal (SBM) dan gandum pakan. Penataan tata niaga impor bahan baku peternak ini demi menjaga stabilitas sektor perunggasan nasional.
Menurut Singgih, dinamika harga ayam dan day old chick (DOC) sejak Juli 2025 hingga saat ini menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan pasar. Ia menilai pengaturan impor merupakan bagian dari upaya strategis untuk melindungi peternak sekaligus memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Ini penting agar fluktuasi harga bisa dikendalikan dan tidak merugikan peternak,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026), dikutip dari Detik.
Singgih juga menanggapi berkembangnya kekhawatiran sebagian pelaku industri terkait potensi dampak kebijakan tersebut. Berdasarkan sejumlah analisis industri, terdapat proyeksi kenaikan biaya pakan hingga sekitar 7% jika terjadi keterbatasan fleksibilitas dalam rantai pasok impor SBM.
Selain itu, SBM sendiri berkontribusi sekitar 20-25% terhadap total biaya pakan unggas, sehingga perubahan tata niaga akan sangat berpengaruh terhadap struktur biaya produksi.
Meski demikian, Singgih mengajak semua pihak melihat kebijakan ini secara utuh dan proporsional. Ia menilai, tujuan utama pemerintah adalah menciptakan stabilitas pasokan dan harga dalam jangka panjang, bukan membatasi pelaku usaha.
“Memang ada kekhawatiran dari sebagian industri, itu wajar. Tapi kita juga harus melihat niat besar pemerintah untuk menstabilkan harga dan memastikan distribusi lebih merata,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam implementasi kebijakan agar tetap efisien dan tidak menimbulkan distorsi baru di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan program ini.
Singgih memahami wacana ke depan terkait pengaturan impor grand parent stock (GPS) oleh perusahaan besar dan multinasional melalui BUMN. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pangan nasional.
“Kalau dikelola dengan baik, pemerintah bisa menjadi stabilisator. Harapannya tidak ada lagi gejolak harga ayam dan telur. Peternak sejahtera, masyarakat juga mendapatkan harga yang wajar,” tutur Singgih.
Ia juga mengingatkan agar publik tetap kritis namun objektif terhadap berbagai opini yang berkembang, termasuk dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Dengan kebijakan yang terukur dan pengawasan yang kuat, Singgih optimistis sektor perunggasan nasional dapat tumbuh lebih stabil, efisien, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peternak dan masyarakat luas. []
