Berita Golkar – DPD Partai Golkar DIY membantah keras tudingan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa bantuan sosial (bansos) menumpuk di kantor DPR Golkar DIY. Tudingan tersebut dinilai tidak mempunyai data yang akurat dan hanya asal ngomong.
Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman bahkan menantang Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto untuk membuktikan tuduhan tersebut. Gandung mengungkapkan bahwa bansos berupa tumpukan minyak goreg dan terigu untuk acara pasar murah atau tebus murah tersebut bukan dari pemerintah tetapi dari kantong pribadi.
“Jika betul tumpukan bansos yang ada di kantor Golkar DIY dari Pemerintah, saya siap disembelih di alun-alun, tetapi kalau tidak betul apakah saudara hasto siap disembelih,” tegas Gandung Pardiman di kantor DPD Golkar DIY, Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, Senin (5/2).
Gandung Pardiman menyatakan bahwa apa yang dikatakan Sekjend PDIP tersebut tidak dilengkapi dengan data yang kuat dan akurat. “Hal itu menunjukkan wataknya yang bermulut tipis, berotak bebal dan waton jeplak,” imbuhnya.
Gandung Pardiman dengan tegas menyatakan pihaknya memiliki program membantu masyarakat kecil secara nyata tidak hanya dengan kata-kata. Program yang telah dan sedang dilaksanakan adalah program “Tebus Murah” yakni program sembako murah. Paket sembako berisi satu liter minyak goreng dengan terigu atau satu liter minyak goreng dang gula pasir hanya ditebus 5 ribu rupiah.
“Ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di 5 kabupaten kota se DIY sebanyak 100 ribu paket sembako tebus murah dan mendapatkan sambutan antusias dari warga masyarakat,” kata Gandung seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.
Menurutnya, Golkar DIY sudah terbiasa membantu masyarakat dengan berbagai macam kegiatan sosial dengan dana sendiri bukan dana dari pemerintah. Kami kader Golkar tidak pernah mempraktikkan politik “Genthong Babi” yang menggunakan program pemerintah untuk kepentingan partai untuk kepentingan kampanye. “Jangan-jangan ini seperti maling teriak maling,” pungkasnya. {sumber}
