Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun yang ditetapkan pemerintah untuk ketahanan pangan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 harus dioptimalkan dengan langkah konkret dan terukur.
Ia menilai, pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, Jumat (15/8), sudah menegaskan komitmen besar pemerintah di sektor pangan, namun pelaksanaannya membutuhkan keseriusan semua pihak.
“Pidato Presiden sangat jelas menunjukkan arah bahwa ketahanan pangan akan menjadi fondasi kemandirian bangsa. Tinggal bagaimana Kementan dan Bapanas menerjemahkan anggaran besar itu agar benar-benar menyentuh kepentingan petani, meningkatkan produktivitas, dan memberi kepastian ketersediaan pangan bagi rakyat,” ujar Firman.
Dalam nota keuangan tersebut, Presiden Prabowo menekankan penguatan ketahanan pangan melalui swasembada beras dan jagung, pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian. Kepala Negara juga menyampaikan keberhasilan pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit sehingga produksi beras meningkat, stok beras pemerintah di atas 4 juta ton, harga tetap stabil, dan kesejahteraan petani membaik.
Namun, Firman mengingatkan agar data yang disampaikan pemerintah mengenai ketersediaan beras benar-benar dipilah kebenarannya. Ia menyoroti bahwa dari angka 4 juta ton stok beras tersebut, masih terdapat sekitar 1,7 juta ton sisa stok tahun 2024 yang terindikasi sudah berkutu dan sempat menjadi masalah di lapangan.
“Jangan sampai data yang disampaikan justru menimbulkan persepsi keliru. Transparansi dan keakuratan data harus menjadi pijakan agar masyarakat tidak hanya mendengar angka, tetapi juga merasakan manfaat nyata,” tegasnya.
Soal target besar pemerintah, Firman menilai Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus fokus pada lima langkah utama.
“Pertama, Kementan harus meningkatkan produksi pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kedua, Bapanas perlu mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” jelasnya.
“Ketiga, perkuat infrastruktur pangan seperti gudang, jalan distribusi, dan fasilitas lainnya agar efisiensi meningkat dan kerugian pasca panen bisa ditekan. Keempat, libatkan lebih banyak petani dan masyarakat melalui penyuluhan, pelatihan, dan program pemberdayaan. Kelima, kembangkan teknologi pangan agar produksi, kualitas, dan keamanan pangan semakin baik,” sambung Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia turut menambahkan, tanpa inovasi dan kerja bersama, target swasembada pangan hanya akan menjadi slogan.
“Inovasi teknologi harus menjadi prioritas agar sektor pangan kita mampu bersaing dan adaptif terhadap tantangan global. Kalau tidak ada lompatan, maka Rp164,4 triliun bisa habis tanpa memberikan dampak signifikan bagi kedaulatan pangan kita,” ujarnya.
Selain itu, Firman juga menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan pangan nasional. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan swasembada pangan tidak meminggirkan pelaku usaha. “Jangan sampai pelaku usaha swasta di sektor pertanian dirugikan apalagi sampai dihilangkan perannya. Justru sebaliknya, swasta harus digandeng sebagai mitra strategis agar ekosistem pangan kita semakin kokoh,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam RKP 2026, pemerintah menekankan kolaborasi lintas sektor dan sinergi pusat-daerah. “Ketahanan pangan tidak bisa ditopang hanya oleh satu kementerian, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha pangan. Kalau ini berjalan, saya optimistis target swasembada beras dan jagung yang disampaikan Presiden bisa terwujud,” pungkasnya.
