Berita Golkar – Terkait meledaknya smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Indonesia Morowali Industrial park, Sulawesi Tengah yang menewaskan 21 pekerja, Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita masih terlihat ragu-ragu.
Dalam perkara ini, Menperin Agus meyakini adanya pelanggaran tata kelola di smelter Tsingshan yang meledak hebat pada Minggu (24/12/2023) itu. Jika sifatnya pidana, maka Kemenperin mendorong penegak hukum untuk mengusutnya.
Namun jika terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). “Nah terkait dengan izin usaha industri tentunya kami akan melihat sejauh mana tanggung jawab terkait dengan manajemen. Kita akan evaluasi seluruhnya,” kata Menperin Agus, dikutip dari Antara, Kamis (4/1/2024).
Kader Partai Golkar ini, menuturkan, Kemenperin akan meninjau keseluruhan tata kelola manajemen perusahaan, baik dari sisi operasional hingga penanganan risiko. Hal itu menjadi penting, lantaran dalam izin usaha industri, pelaku usaha wajib memenuhi seluruh komitmen, termasuk izin usaha yang berkaitan dengan operasionalnya.
“Itu ada banyak sekali yang harus mereka komitmen. Maka itu kami akan nilai satu per satu. Nah ini tentunya kalau sudah masuk ke izin usaha industri ini, keseluruhan kita akan nilai. Jadi sejauh mana sampai level manajemen tanggung jawabnya,” katanya.
Inspeksi juga akan dilakukan secara menyeluruh terkait dengan keselamatan dan keamanan alat, proses produksi termasuk juga produk. Lebih lanjut, Menperin menegaskan keseriusan pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola industri smelter, khususnya yang berasal dari China.
Dalam pertemuan dengan Menteri Industri China, beberapa waktu lalu, Menperin Agus menyampaikan agar dilakukan perbaikan tata kelola dari industri smelter China yang beroperasi di Indonesia.
“Itu saya sampaikan secara tegas kepada Menteri Industri yang datang ke kantor saya ketika itu. Dan poin yang kedua, kenapa itu perlu? Karena hampir semua investor di proyek-proyek smelter ini merupakan BUMN China. Jadi tanggung jawab dari pemerintah itu juga masih sangat besar,” imbuhnya.
Ia mengakui adanya perbedaan budaya dan karakter, antara pekerja China dan lokal. Termasuk adanya kendala bahasa, menjadi salah satu isu krusial yang terjadi dalam operasional proyek.
“Proses pergantian tenaga kerja asing, sesuai dengan durasi kontrak itu biasanya tidak berjalan dengan baik di mana para pekerja baru yang datang ke Indonesia itu belum sepenuhnya atau barangkali belum sama sekali memahami kondisi di lapangan tidak memahami kultur atau karakter Indonesia, tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa secara optimal melakukan komunikasi,” katanya.
Guna mendukung perbaikan tata kelola, sekaligus mengurangi insiden serupa di industri tersebut, Kemenperin pun terus melakukan penguatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap perusahaan-perusahaan smelter nikel asal China.
Penguatan wasdal, kata dia, sejatinya belum diterapkan sepenuhnya karena merupakan program baru. Namun, industri smelter akan menjadi industri prioritas penguatan wasdal karena banyaknya insiden kecelakaan kerja yang terjadi.
“Di pertengahan 2023 lalu kami memperkuat pilot project wasdal karena ini belum diterapkan sepenuhnya. Kami akan laksanakan uji coba mulai bulan ini, dan yang kita targetkan pertama adalah industri smelter ini karena jadi bagian prioritas yang kita sepakati Februari tahun lalu untuk dilakukan,” pungkas Menperin Agus. {sumber}
