Berita Golkar – Pasangan Calon (Paslon) Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, melalui Timsesnya nyatakan Pilkada di Provinsi Banten diduga ada keterlibatan pihak Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Hal ini dilakukan hingga tingkat pejabat paling rendah dalam struktur pemerintah dan dilakukan secara masif untuk memenangkan pasangan Andra Soni yang didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Sebagai informasi, pasangan Andra Soni-Dimyati diusung Partai Gerindra dan delapan partai politik lain.
Melalui sekretaris tim pemenangan Airin-Ade, Asep Rahmatullah, berencana menggugat hasil Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan pemilihan yang adil dan demokratis.
“Jangan sampai keterlibatan aparat di pilkada ini tidak diselesaikan melalui MK,” tutur Asep pada, Senin (02/12/2024) dikutip dari Akurat Banten.
Selanjutnya, secara tegas Asep ungkapkan, jika kekalahan yang dialami Airin-Ade dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah, karena adanya keterlibatan aparat kepolisian dan aparat penegak hukum. “Kepala desa juga dikerahkan untuk memenangkan Andra Soni,” katanya.
Asep juga mengaku, sudah mengumpulkan sejumlah bukti keterlibatan aparat tersebut dan semua bukti akan dipaparkan bila proses sengketa hasil pemilu sudah bergulir di MK.
“Kami menggugat ke MK bukan berarti tidak menerima hasil pilkada, tapi ini indikasi adanya kecurangan sangat jelas,” tegasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan hasil akhir hitung cepat dari Charta Politika mencatat Andra-Dimyati unggul jauh dengan perolehan suara 57,52 persen, sedangkan Airin-Ade hanya meraih 42,48 persen.
Angka ini tak mencerminkan hasil survei sebelum hari pencoblosan yang menunjukkan keunggulan elektabilitas Airin. Lembaga Survei Indonesia pada Agustus 2024, misalnya, memperlihatkan elektabilitas Airin mencapai 77 persen.
Namun, Asep menuturkan, jika rencana menggugat hasil pilkada Banten tersebut nantinya akan diputuskan oleh Airin dan tim hukum pemenangan. “Nanti tim akan memberikan pertimbangan dan itu akan diputuskan (Airin-Ade),” Asep menambahkan. {}
