Berita Golkar – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mengungkapkan Kementerian Perdagangan tidak memiliki alokasi anggaran untuk program revitalisasi pasar pada 2025.
“Memang tahun 2025 anggarannya tidak cukup untuk itu, jadi untuk 2026 ini menjadi catatan buat kami,” ujar Roro dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Senin, 14 Juli 2025, dikutip dari Tempo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Roro, yang juga merupakan politikus Partai Golkar, memaparkan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, mempertanyakan absennya alokasi anggaran untuk revitalisasi pasar dalam rencana kerja kementerian.
“Inpres itu perintah kepada Menteri Perdagangan. Ada permintaan alokasi, kita setuju ini. Tapi kenapa yang penting untuk rakyat di bawah itu tidak dimasukkan?” tanya Nurdin.
Menanggapi hal itu, Roro menegaskan anggaran yang tersedia tahun ini belum mencukupi untuk membiayai program tersebut. Meski demikian, ia menyatakan akan menampung aspirasi dari DPR.
“Kami maksimalkan dengan anggaran yang tentunya kami harap dapat persetujuan dari DPR RI agar kemudian nanti bisa kita eksekusi.”
Roro juga menjelaskan, meskipun program revitalisasi pasar turut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan tetap memiliki kewenangan dalam pelaksanaannya.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Perdagangan mengajukan usulan tambahan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2026. Saat ini, kementerian memperoleh alokasi pagu sebesar Rp 1.100.364.230.000 atau Rp 1,1 triliun.
“(Pagu) baru dapat menyediakan alokasi anggaran sebagian besar untuk belanja operasional dan sebagian kecil untuk belanja non-operasional,” kata Roro.
Dari total pagu tersebut, sebanyak Rp 1.071.735.590.000 atau sekitar Rp 1,071 triliun dialokasikan untuk belanja operasional. Rinciannya terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 722 miliar dan belanja barang sebesar Rp 349 miliar.
Sementara itu, belanja non-operasional hanya mencapai Rp 28.628.640.000 atau Rp 28,6 miliar, seluruhnya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Roro mengungkapkan anggaran belanja non-operasional tersebut hanya mampu mengakomodasi tujuh dari total 342 rincian output (RO) prioritas nasional. Adapun 370 RO non-prioritas nasional sama sekali belum memperoleh alokasi anggaran.
Pagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2026 dibagi ke dalam tiga program utama. Untuk program perdagangan luar negeri, kementerian mengalokasikan Rp 2,336 miliar.
Program perdagangan dalam negeri mendapatkan alokasi sebesar Rp 15,58 miliar, yang disebut Roro menurun hingga 90 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara untuk program dukungan manajemen, dialokasikan dana sebesar Rp 1,1 miliar, atau turun sekitar 26 persen dari tahun lalu.
Untuk menutupi kekurangan dan memenuhi target program, Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 886.635.770.000 atau sekitar Rp 888 miliar. Dengan tambahan ini, total pagu indikatif tahun 2026 menjadi Rp 1,987 triliun.
Menurut Roro, tambahan anggaran ini dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian terhadap 335 RO prioritas nasional dan 370 RO non-prioritas nasional yang belum memiliki alokasi. Tambahan ini juga dibutuhkan untuk mengakomodasi kenaikan belanja pegawai akibat penambahan formasi baru sebanyak 915 orang. {}
