Berita Golkar – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menunjang manajemen pasokan melalui sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas (PLK) guna mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan.
Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan SRG dan PLK diharapkan dapat menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, dan referensi harga komoditas. Tidak hanya itu, instrumen ini merupakan pilihan bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam menunjang manajemen pasokan dan membuka akses pembiayaan.
“Lebih jauh lagi, skema ini diharapkan dapat menjadi instrumen logistik dan distribusi, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM untuk mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan,” ujar Wamendag Jerry melalui keterangan, di Jakarta, Sabtu.
Pemerintah melalui Kemendag terus mendorong pengamanan dan penguatan pasar dalam negeri. Caranya, membenahi sistem distribusi yang menunjang daya saing perdagangan, perbaikan iklim investasi, peningkatan ekspor, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan konsumen.
Dari berbagai upaya tersebut, salah satu yang terus dikembangkan Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah instrumen SRG dan PLK.
Kemendag mencatat, nilai resi gudang yang diterbitkan pada 2023 tercatat sebesar Rp954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp583,98 miliar. Adapun komoditasnya terdiri dari gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula. Potret SRG pada 2023 tersebut sudah cukup baik, namun capaian tersebut belum optimal. Pemanfaatan SRG masih dapat ditingkatkan, baik jumlah SRG yang dimanfaatkan maupun komoditasnya.
“Percepatan optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini dapat ditempuh melalui fokus SRG untuk orientasi ekspor, pelibatan pelaku UMKM, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi dengan penyusunan ketentuan umum bidang SRG,” kata Jerry.
Kemendag telah membangun 123 gudang SRG yang kepemilikannya telah diserahkan ke pemerintah daerah di 105 kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG.
Bappebti juga terus mendorong pengembangan PLK yang menjadi salah satu instrumen perdagangan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditas.
Adapun nilai transaksi PLK pada 2023 mencapai Rp66,01 miliar atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan 2022. Pengembangan PLK diharapkan mampu menyediakan mekanisme perdagangan yang transparan, akuntabel, dan adil. PLK akan terus dikembangkan, baik spot maupun forward, dan terintegrasi dengan SRG. {sumber}
