Berita Golkar – Politisi muda Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi menyoroti berbagai isu krusial yang ada di Kota Bekasi, mulai dari ketersediaan lapangan pekerjaan, sektor pariwisata yang kurang digali hingga maraknya kasus korupsi yang menjerat ASN di lingkungan Pemkot Bekasi. Bagi Nofel Saleh Hilabi, Kota Bekasi sebenarnya memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk kesejahteraan rakyatnya, di sektor pariwisata misalnya.
Ketua Umum Baladhika Karya tersebut meyakini, keberadaan Kota Bekasi yang memiliki banyak situ atau danau juga potensi wisata alam bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Sayangnya hal ini tidak ditangkap dengan baik oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemkot Bekasi.
“Menurut saya Pemkot Bekasi masih minim mengakselerasi dan mengeksplorasi potensi wisatanya. Banyak situ-situ tapi belum dibangun jadi tempat wisata potensial yang punya daya jual,” kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), saat berada di Kota Bekasi, Sabtu (6/1/2024).
Padahal menurut pria yang akrab disapa Bang Nofel ini, situ-situ tersebut bisa dimodernisasi seperti konsep waterpark. Tinggal kemauan membangun infrastruktur sekitar lokasi serta penambahan berbagai sarana prasarana serta sarana permainan air. Dengan begitu, wisatawan akan berduyun-duyun datang, masyarakat sekitar pun bisa memiliki sumber ekonomi baru dari terbangunnya fasilitas pariwisata ini.
“Kita harusnya punya waterpark standar nasional di bangun di situ yang lahanya luas. Pengelolaannya bisa kerjasama antara pemerintah dan swasta, tinggal usaha pemerintah datangkan investor yang tertarik dengan konsep pariwisata seperti ini. Jadi di Kota Bekasi tidak hanya ada mal dan hotel saja,” tegas Nofel Saleh Hilabi.
Lapangan Pekerjaan
Pembangunan unit-unit pariwisata baru tentunya akan memunculkan implikasi positif bagi Kota Bekasi sendiri. Lapangan pekerjaan akan terbuka, kawasan sekitar lokasi pariwisata bakal hidup, masyarakat pun bisa mendapatkan sumber ekonomi baru dari berdagang di sekitar lokasi.
Apalagi menurut pria kelahiran 8 November 1986 ini, selama ini saat ia berkampanye keluar masuk pemukiman warga, banyak aspirasi soal lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang disampaikan padanya. Tak hanya Kota Bekasi, warga Kota Depok pun menyampaikan hal yang sama.
“Semua Kota Bekasi dan Kota Depok itu sama (masalah) pekerjaan, kurangnya wadah pekerjaan, kurangnya investasi yang masuk ke Kota Bekasi dan Depok. Membangun sumber-sumber ekonomi baru harus jadi urgensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dan Depok,” ucap Nofel Saleh Hilabi.
Hal ini diakui oleh Nofel Saleh Hilabi yang sedang maju mencalonkan diri sebagai Caleg Partai Golkar DPR RI di Dapil Jabar VI (Kota Bekasi dan Kota Depok) telah mengusik hati nuraninya. Ia mengungkapkan persoalan lapangan pekerjaan di Kota Bekasi dan Depok bermuara pada probabilitas wadah pekerjaan yang lebih sedikit dibanding dengan ketersediaan angkatan kerja.
“Dan ini menjadi masalah yang harus diselesaikan. Ada beberapa solusi yang bisa saya sampaikan, pertama adalah datangkan investasi yang tak hanya berpaku pada satu sektor. Tapi investor juga harus mau diajak membangun di berbagai sektor seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Jangan terpaku hanya di sektor properti saja,” tegas Caleg partai Golkar DPR RI nomor urut 3 itu.
“Solusi lain adalah perbanyak jumlah UMKM baru, UMKM yang sudah ada pun harus dinaikkan levelnya. Jadi keberadaan UMKM ini bisa menyerap tenaga kerja dengan lebih besar lagi. Pemerintah harus turun tangan untuk menaikkan level UMKM, minimal berikan UMKM ini lokasi berdagang yang aman dan nyaman tanpa adanya pungli,” sambung Nofel Saleh Hilabi.
Darurat Korupsi
Namun menurut Nofel Saleh Hilabi, upaya membangun sumber ekonomi baru dan memperluas lapangan pekerjaan akan percuma apabila sendi-sendi pemerintahan masih diselubungi oleh perilaku korup para pemangku kepentingan. Hal ini menurutnya membuat investor susah mempercayai dananya diinvestasikan di Kota Bekasi.
Tak hanya itu, perilaku korup juga membuat program-program pro rakyat seperti peningkatan infrastruktur, pemberian stimulus bagi pelaku UMKM dan sebagainya menjadi tidak efektif. Sebab setiap kali program yang menghabiskan anggaran digulirkan, tidak akan terserap dengan maksimal untuk masyarakat. Alih-alih bisa digunakan secara maksimal untuk kembangkan ekonomi masyarakat, malah jadi ajang memperkaya diri sendiri.
“Kadang-kadang mereka lupa, jabatan itu merupakan amanah dari rakyat, bukan jabatan dari usahanya sendiri. Akhirnya yang didapat setelah menjabat adalah memperkaya diri sendiri, bukan pengabdian kepada masyarakat yang dikedepankan,” tutur Nofel Saleh Hilabi menanggapi kabar salah satu Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi berinisial YY serta 2 ASN lainnya ditetapkan tersangka oleh Kejari Kota Bekasi.
Nofel Saleh Hilabi menilai, untuk meminimalisir perilaku korup di daerah termasuk Kota Bekasi, perlu adanya edukasi pencegahan tindak pidana korupsi yang digalangkan di lingkungan ASN pemerintahan. Sebab, lingkungan ASN menjadi ekosistem paling baik untuk melakukan tindak pidana korupsi dan penyelewengan jabatan. Karenanya, mereka harus senantiasa diingatkan tentang peran serta kewajiban agar tak terjadi pelanggaran.
“Seharusnya ada edukasi penanggulangan korupsi di setiap lingkungan Pemkot Bekasi. Maka dari itu pentingnya edukasi dan monitoring soal pencegahan korupsi, kadang-kadang tindakan korupsi itu karena ketidaktahuan terkait kebijakan yang dibuat oleh pejabat,” pungkas Nofel Saleh Hilabi. {redaksi}
