Berita Golkar – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, sektor industri harus menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, dia akan memprioritaskan pembenahan sejumlah industri yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian.
Sarmuji mengungkapkan dirinya baru mendapatkan kepastian mengenai penunjukan sebagai menteri perindustrian pada Kamis (1/10/2026) pagi. Dia menyebut, tugas tersebut menjadi amanah yang cukup berat.
“Saya dapat kabar kepastiannya tadi pagi, ini adalah tugas yang barang kali cukup berat. Karena sektor industri harus jadi leverage atau jadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” kata Sarmuji usai menghadiri pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat negara di Istana Negara, Kamis (1/10/2026), dikutip dari Bisnis.
Menurut Sarmuji, pembenahan akan dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai persoalan di sektor industri dan menyelesaikannya secara bertahap. Industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sekaligus menjadi pengungkit ekonomi akan menjadi perhatian utama.
“Karena itu mesti kita cari problem-problemnya harus kita benahi satu per satu. Terutama industri yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dan bisa menjadi pengungkit perekonomian tentu harus kita utamakan,” ujarnya.
Dia menyebut, industri sepatu dan tekstil sebagai contoh sektor yang akan menjadi perhatian. Sarmuji menilai penguatan industri padat karya tersebut membutuhkan koordinasi dengan sejumlah kementerian.
“Misalnya, industri sepatu, industri tekstil dan lain-lain. Tentu butuh kerja sama yang banyak dengan kementerian yang lain misalnya Kementerian Investasi karena hulunya di sana, Kementerian Perdagangan karena nanti akan berkaitan dengan apakah kita perlu buka impor industri yang bisa kerjakan sendiri,” katanya.
Selain itu, Sarmuji mengatakan, Kementerian Keuangan juga diperlukan untuk membahas pemberian insentif bagi industri agar dapat tumbuh. Dia juga menyinggung koordinasi dengan Kementerian Hilirisasi dan Investasi/BKPM karena sektor industri memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi.
“Menkeu kita harus minta insentif untuk industri, supaya tumbuh. Kementerian Hilirisasi karena industri sebenarnya identik dengan hilirisasi. Masih banyak yang kita selesaikan,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah Kementerian Perindustrian nantinya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang baru dibentuk, Sarmuji belum memberikan kepastian. “Sepertinya, sepertinya,” kata Sarmuji. []
