Daniel Mutaqien Kawal BSPS 1.700 Rumah di Indramayu, Dorong Hunian Layak bagi Warga

Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Daniel Mutaqien Syafiuddin (DMS), Jumat (23/10/2026), meninjau pelaksanaan program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan aspirasi masyarakat yang diperjuangkan dapat direalisasikan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Lokasi yang dikunjungi di antaranya pembangunan program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Dermayu dan Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Usai mengunjungi di dua titik tersebut, Daniel melakukan kunjungan ke lokasi lainnya di Kabupaten Indramayu. Ia juga melihat pembangunan infrastruktur irigasi melalui program P3-TGAI yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian, dan meninjau pelaksanaan program BSPS yang membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni agar menjadi lebih layak dan nyaman ditempati.

“Kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemerintah yang bersumber dari APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini kepada awak media, dikutip dari PikiranRakyat.

Daniel menyebut, peninjauan langsung diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program berjalan dengan baik atau masih terdapat kendala yang perlu segera ditangani. Menurutnya, apabila ada kendala-kendala di lapangan, harus diselesaikan.

Pihaknya juga perlu mendapatkan informasi dari teman-teman di lapangan agar bisa memastikan program ini berjalan dengan baik atau tidak.

“Berharap, pelaksanaan program P3-TGAI dan BSPS di Kabupaten Indramayu dapat berjalan sesuai peruntukannya, menjawab kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan warga penerima manfaat,” ucapnya.

Selain sektor pertanian, Daniel juga menaruh perhatian pada program BSPS sebanyak 1.700 rumah yang menyasar masyarakat dengan kondisi rumah tidak layak huni. Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya mendorong pembangunan melalui program-program yang bersumber dari APBN tidak hanya dilakukan di Kabupaten Indramayu, tetapi juga di sejumlah wilayah lain di Jawa Barat.

“Kami juga mendukung program-program serupa di wilayah Jawa Barat lainnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya. []