Berita Golkar – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memberi sinyal tegas akan merasionalisasi program OPD yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap tekanan ekonomi global yang diperkirakan akan mempengaruhi struktur APBN dan APBD.
Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mereview program kerja masing-masing. Program yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat dipastikan akan dipangkas.
Dalam rapat virtual bersama Tim Peneliti, Selasa (25/3/2026), yang membahas tindak lanjut hasil kajian terhadap 10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT serta program pemerintah pusat di daerah, Gubernur Melki menegaskan, langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk dampak konflik Iran – Israel yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi nasional hingga daerah, serta wacana kebijakan penghematan energi oleh pemerintah pusat.
Gubernur Melki menjelaskan, metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product) yang digunakan tim peneliti dapat menjadi acuan penting dalam mengevaluasi program pemerintah.
“Hasil ini akan kami pelajari lebih lanjut. Saya bersama Wakil Gubernur akan membahasnya dengan tim percepatan dan masing-masing OPD. Saya minta semua OPD mereview programnya berdasarkan metode CIPP yang sudah disusun,” tegasnya, dikutip dari MediaNTT.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus bersiap menghadapi kemungkinan penyesuaian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Setelah Lebaran atau Paskah, kemungkinan besar pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian belanja dan postur anggaran. Jika konflik global terus berlanjut, maka asumsi APBN dan parameter makro ekonomi akan berubah, dan itu pasti berdampak pada APBD,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, sehingga diperlukan langkah rasionalisasi anggaran.
“Kalau ruang fiskal menyempit, kita harus mereview program yang sudah disepakati bersama DPRD. Saya pastikan program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat akan kita hentikan. Namun, untuk gaji dan TPP ASN tetap menjadi prioritas,” tegas Gubernur.
Ia juga meminta agar usulan program tahun anggaran 2026 ditelaah kembali secara lebih cermat agar benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan.
Dalam rapat tersebut, Koordinator Tim Peneliti, Welly Kause, memaparkan hasil kajian awal terhadap Dasa Cita pertama, yakni pembangunan rantai pasok dari ladang dan laut ke pasar, yang berfokus pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.
Kajian tersebut mencakup empat subkegiatan utama yang bersumber dari dokumen RPJMD NTT 2025–2029, yaitu pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyusunan proyeksi neraca pangan, koordinasi pemantauan stok dan harga, serta promosi konsumsi pangan per kapita. Namun, Welly menegaskan bahwa hasil kajian tersebut masih bersifat sementara.
“Evaluasi ini baru mencakup satu kegiatan dan belum final. Data yang dibutuhkan masih belum lengkap, sehingga capaian tahun 2025 juga belum bisa dianalisis secara menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti Sirilus Lelan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara program dan aktivitas dalam dokumen anggaran.
“Kami melihat beberapa aktivitas dalam anggaran 2025 belum menjawab tujuan program, melainkan masih bersifat rutinitas OPD. Tim asistensi perlu lebih jernih dalam menelaah dokumen tersebut,” katanya.
Peneliti lainnya, Deni Alfian, menambahkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen anggaran kepada Tim Asistensi.
“Dokumen jangan diberikan mendekati tenggat waktu, karena membutuhkan waktu yang cukup untuk dipelajari secara mendalam,” ujarnya. []
