Berita Golkar – Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pulau Bangka menuai sorotan dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketimpangan harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan Pulau Belitung dinilai perlu segera mendapat perhatian serius.
Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan para petani dengan mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi mekanisme penetapan harga sawit agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“DPRD akan mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan harga sawit agar lebih berpihak kepada petani,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Ia juga meminta adanya pengawasan ketat terhadap perusahaan maupun pabrik kelapa sawit agar harga yang diterima petani tetap mengacu pada ketentuan yang telah disepakati bersama pemerintah.
“Untuk pabrik kelapa sawit kami minta ikut harga acuan yang sudah disepakati bersama dengan dinas pertanian,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Sebelumnya, keluhan terkait anjloknya harga sawit disampaikan sejumlah petani di berbagai wilayah di Pulau Bangka. Mereka mengaku harga TBS terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.
Muksem, petani asal Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, mengungkapkan selisih harga TBS antara Bangka dan Belitung bisa mencapai Rp1.000 per kilogram. “Harga antara di Bangka dan Belitung itu begitu jauh berbeda, menyentuh angka 1.000 rupiah,” katanya.
Keluhan serupa juga datang dari petani di Kabupaten Bangka, Bangka Selatan hingga Bangka Barat. Mereka menilai perbedaan harga dalam satu provinsi tersebut tidak wajar dan semakin menekan kondisi ekonomi petani kecil.
Andi, petani sawit asal Sungailiat, mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan tersebut. “Di mana peran pemerintah Bangka Belitung. Kenapa ketimpangan harga antara Bangka dan Belitung sampai begitu jauh, padahal satu provinsi,” ujarnya.
Ia mengaku hingga kini belum ada langkah konkret untuk melindungi petani kecil yang hanya memiliki lahan terbatas dan bergantung penuh pada hasil sawit.
“Mohon kiranya pemerintah bisa bantu para petani kecil yang hanya punya 2–3 hektar, karena kami hanya bergantung dengan sawit. Timah sudah susah, tidak ada harapan lain,” tambahnya.
Hal senada diungkapkan petani di Kabupaten Bangka Barat. Warga Desa Neknang menyebut sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan hidup dari sektor perkebunan sawit, sehingga penurunan harga sangat berdampak langsung pada perekonomian keluarga.
“Kami ini tak ada kerja lain selain di kebun, jadi yang kami harapkan pemerintah bisa membantu memperjuangkan harga ini. Kami dengar juga harga di Belitung lebih tinggi,” ungkapnya.
