Berita Golkar – Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan bahwa penanganan TPPO tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi harus menyentuh akar persoalan.
Hal itu disampaikan Gubernur Melki Laka Lena audiensi antara jajaran dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan anak (TPPA), Kamis, 16 April 2026 yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT.
“Ada dua aspek utama yang harus diperkuat, yaitu keluarga dan pendidikan. Keluarga adalah fondasi utama, sedangkan pendidikan harus seimbang antara intelektual dan pembentukan karakter, termasuk pendidikan agama,” kata Gubernur, dikutip dari RRI.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong pembentukan program PJPMI (Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia) untuk memastikan masyarakat NTT yang bekerja ke luar negeri memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTT Ibu Asti Laka Lena, menyampaikan rencana program edukasi di sekolah-sekolah serta pengawasan penggunaan handphone oleh anak-anak melalui pendekatan persuasif dan persetujuan orang tua.
Dukungan penuh terhadap langkah-langkah tersebut juga disampaikan oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H.
“Komitmen Polda NTT dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya korban TPPO dan TPPA. Salah satu bentuk nyata adalah peresmian “Rumah Bahagia” sebagai pusat layanan terapi psikologis gratis bagi korban, serta program “Polwan Mengajar” untuk edukasi hukum sejak dini,” ujar Kabid Humas.
Menurut Kombes Henry audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat NTT, sekaligus menegaskan komitmen bersama menuju NTT yang bebas dari TPPO dan TPPA. []
