Sosok Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Dari Aktivis Pergerakan hingga Pembenah Tata Kelola Pertanahan Nasional

Berita Golkar – Nama Nusron Wahid termasuk salah satu figur yang memiliki perjalanan karier panjang dan berlapis dalam kehidupan publik Indonesia. Ia bukan hanya dikenal sebagai politikus Partai Golkar, tetapi juga aktivis pergerakan, tokoh organisasi keagamaan, birokrat, anggota parlemen lintas periode, hingga akhirnya dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 21 Oktober 2024.

Perjalanan Nusron menunjukkan transformasi seorang aktivis kampus yang tumbuh dari lingkungan pesantren di Kudus menjadi salah satu pejabat strategis yang menangani persoalan agraria dan pertanahan, salah satu sektor paling kompleks dan sensitif di Indonesia.

Pengalamannya yang panjang di organisasi kemasyarakatan, birokrasi, dan politik nasional membentuk karakter kepemimpinan yang terbiasa menghadapi persoalan besar serta berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Tumbuh dari Kota Santri Kudus

Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Oktober 1973. Ia tumbuh dalam lingkungan masyarakat religius yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Indonesia. Masa kecil hingga remajanya dihabiskan di Kudus dengan menempuh pendidikan di MI Miftahut Tholibin Mejobo, MTs Qudsiyyah Kauman Menara Kudus, hingga SMA NU Al-Ma’ruf Kudus.

Lingkungan pendidikan yang kental dengan nilai-nilai keislaman tersebut membentuk fondasi pemikiran Nusron sejak dini. Namun, ketertarikannya tidak hanya pada bidang keagamaan. Ia juga menunjukkan minat besar terhadap sejarah, sosial, dan dinamika kebangsaan.

Ketertarikan itu membawanya melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dengan mengambil Jurusan Ilmu Sejarah. Saat menjadi mahasiswa, Nusron dikenal aktif dalam berbagai organisasi kampus.

Ia pernah terlibat di Senat Mahasiswa, menjadi Ketua Majalah Kampus Suara Mahasiswa UI, serta ikut mendirikan Forum Ilmiah Kajian Islam. Aktivitas organisasi tersebut menjadi ruang pembelajaran penting yang memperluas wawasan intelektual sekaligus kemampuan kepemimpinannya.

Tidak berhenti di sana, Nusron kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia meraih gelar Magister Ilmu Ekonomi pada 2011. Kombinasi antara disiplin sejarah dan ilmu ekonomi membentuk cara pandangnya dalam melihat pembangunan nasional, kebijakan publik, serta persoalan sosial ekonomi masyarakat.

Meniti Karier Profesional dari Dunia Akademik hingga Birokrasi

Sebelum dikenal luas sebagai politikus, Nusron terlebih dahulu membangun pengalaman profesional di berbagai bidang. Pada periode 1995–1999, ia bekerja sebagai wartawan di Harian Bisnis Indonesia. Profesi ini memberinya kesempatan memahami dinamika ekonomi nasional, dunia usaha, serta kebijakan pemerintah secara langsung.

Dalam periode yang sama, ia juga aktif sebagai peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI. Aktivitas penelitian tersebut memperkaya pemahamannya terhadap berbagai persoalan pembangunan nasional.

Selain itu, Nusron pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia. Pengalaman akademik tersebut memperkuat kapasitas intelektualnya sekaligus membiasakannya dengan pendekatan berbasis data dan analisis dalam menyelesaikan persoalan publik.

Karier profesional Nusron berlanjut ketika dipercaya menjadi Staf Ahli Kementerian BUMN pada 2000–2001. Setelah itu ia bertugas sebagai Staf Ahli di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2001–2002. Pengalaman di dua kementerian strategis tersebut menjadi bekal penting untuk memahami tata kelola pemerintahan, kebijakan fiskal, dan manajemen lembaga negara.

Di luar dunia profesional, Nusron juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Ia pernah menjadi Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) periode 2000–2003. Setelah itu, kiprahnya berlanjut di Nahdlatul Ulama melalui berbagai posisi strategis, termasuk Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2011–2016 serta Wakil Ketua Umum PBNU periode 2022–2024.

Karier Politik yang Konsisten dan Berkelanjutan

Karier politik Nusron Wahid dimulai secara formal pada 2004 ketika bergabung dengan Partai Golkar. Pada tahun yang sama, ia dipercaya menjadi Koordinator Bidang Agama DPP Partai Golkar sekaligus terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kudus, Jepara, dan Demak.

Sejak saat itu, kepercayaan publik terhadap Nusron terus meningkat. Ia berhasil memenangkan lima pemilu legislatif secara berturut-turut, sebuah pencapaian yang menunjukkan kuatnya basis dukungan politik yang dimilikinya. Ia kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024, dan kembali memenangkan Pemilu 2024.

Di DPR RI, Nusron banyak berkecimpung di Komisi VI yang membidangi perdagangan, investasi, perindustrian, koperasi, UMKM, BUMN, dan standardisasi nasional. Pengalaman panjang di komisi ekonomi tersebut membuatnya akrab dengan berbagai isu strategis pembangunan nasional.

Pada 2014, perjalanan politiknya memasuki babak baru ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Jabatan tersebut diemban hingga 2019. Selama memimpin BNP2TKI, Nusron fokus pada penempatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Setelah menyelesaikan tugasnya di BNP2TKI, ia kembali ke DPR RI dan menjadi salah satu figur penting di parlemen. Salah satu peran yang cukup menonjol adalah ketika dipercaya menjadi Ketua Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR RI pada 2024. Dalam kapasitas tersebut, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji.

Konsistensinya di dunia politik, kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, serta pengalaman panjang di pemerintahan menjadi modal yang akhirnya mengantarkannya masuk ke Kabinet Merah Putih.

Memimpin ATR/BPN dan Membenahi Persoalan Pertanahan

Pada 21 Oktober 2024, Nusron Wahid resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan ini menempatkannya pada salah satu kementerian yang memiliki tantangan besar karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, investasi, pembangunan, hingga konflik sosial.

Belum genap satu tahun menjabat, kinerja Nusron mulai mendapat perhatian publik. Dalam survei yang dirilis RODA Institute pada awal 2025, ia masuk dalam kelompok menteri dengan performa terbaik di Kabinet Merah Putih. Apresiasi tersebut muncul karena keberaniannya menangani berbagai persoalan pertanahan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber konflik di masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah percepatan sertifikasi tanah. Pada 2025, Nusron melaporkan bahwa sebanyak 126 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan sekitar 96 juta bidang di antaranya telah bersertifikat. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya besar pemerintah memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di seluruh Indonesia.

Namun, Nusron juga menyadari bahwa pekerjaan rumah sektor pertanahan masih sangat besar. Dari sekitar 70 juta hektare Area Penggunaan Lain (APL) yang bukan kawasan hutan, masih terdapat sekitar 14,4 juta hektare yang belum terselesaikan proses pendaftarannya. Karena itu, percepatan legalisasi aset menjadi salah satu agenda utama kementerian yang dipimpinnya.

Selain sertifikasi tanah, Nusron juga menaruh perhatian besar terhadap pemberantasan mafia tanah. Ia secara terbuka mengungkap bahwa sebagian besar konflik pertanahan di Indonesia justru melibatkan oknum internal di lingkungan ATR/BPN. Pernyataan tersebut menunjukkan kesediaannya melakukan evaluasi dari dalam institusi sendiri sebagai langkah awal pembenahan sistem.

Menurut Nusron, reformasi pertanahan tidak cukup hanya melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum. Pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan internal juga harus dilakukan secara bersamaan agar praktik mafia tanah dapat ditekan secara signifikan.

Di bawah kepemimpinannya, ATR/BPN juga aktif menangani persoalan tanah wakaf yang selama ini sering menjadi sumber sengketa. Nusron menilai banyak konflik terjadi akibat minimnya dokumentasi dan kurangnya pemahaman ahli waris mengenai status tanah yang telah diwakafkan. Karena itu, digitalisasi dan penataan administrasi pertanahan menjadi salah satu prioritas penting kementerian.

Ia juga menjadi sorotan ketika menegaskan bahwa tanah berstatus HGU atau HGB yang ditelantarkan dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar dan diambil kembali oleh negara sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut mencerminkan komitmennya memastikan tanah tidak hanya menjadi objek kepemilikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Perjalanan Nusron Wahid memperlihatkan kombinasi pengalaman yang relatif lengkap: aktivis pergerakan, akademisi, jurnalis, birokrat, pemimpin organisasi keagamaan, anggota parlemen, hingga menteri. Dengan latar belakang tersebut, ia hadir sebagai salah satu figur yang berupaya mendorong reformasi sektor pertanahan Indonesia melalui pendekatan kepastian hukum, pembenahan birokrasi, dan percepatan layanan publik.

Di tengah kompleksitas persoalan agraria nasional, nama Nusron Wahid kini identik dengan agenda besar penataan pertanahan, pemberantasan mafia tanah, serta upaya memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat Indonesia.