Berita Golkar – Kemarau panjang mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah wilayah, tak terkecuali di Kota Makassar. Setidaknya ada lima kecamatan di Makassar yang terdampak kekeringan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berupaya menangani krisis air bersih dengan mendistribusikan air bersih di 201 titik. Ada puluhan mobil tangki yang dikerahkan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat.
Caleg Golkar Dapil 3 Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, Ramli Manong, menilai pemerintah seharusnya menyiapkan solusi jangka panjang untuk atasi krisis air bersih.
Sebab, krisis air bersih bukanlah sesuatu hal yang baru, tiap tahun berulang ketika musim kemarau tiba utamanya di wilayah Biringkanaya dan Tamalanrea. Ia pun menawarkan empat gagasan atasi krisis air bersih di Makassar.
Keempat poin tersebut, yakni pengelolaan data, peningkatan penggunaan sumber daya alam, eksplorasi sumber daya baru, dan pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, empat poin ini sangat bisa dilakukan. Ketika musim kemarau terjadi, ada langkah antisipasi yang dilakukan. “Jadi tidak serampangan seperti sekarang ini, begitu krisis air langsung salurkan bantuan air bersih,” katanya dalam Podcast Ngobrol Politik edisi Rabu (11/10/2023) bertema ‘Caleg Bicara Krisis Air Bersih’.
Menurutnya, Makassar tidak bisa hanya mengandalkan Sungai Jeneberang sebagai pasokan air bersih. “Coba poin keempat, air laut kan terlalu banyak, coba teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar itu sangat bisa sekali. Kenapa itu tidak dilakukan atau kita bikin seperti hutan kota seperti Unhas,” katanya.
Pemerintah, lanjutnya, harus membuat program jangka panjang. Pemkot memiliki anggaran yang cukup besar untuk investasi infrastruktur. “Kalau untuk sekadar air bersih saja itu hal yang sangat mudah sekali. Saat ini hampir semua armada digerakkan itu kan butuh biaya besar. Coba investasinya sekali saja,” katanya.
Ia mencontohkan kompleks perumahan tempat ia bermukim, ada sumur bor 100 meter di masjid yang bisa menyelesaikan masalah air warga kompleks.
“Ini hal kecil yang bisa dilakukan, coba misalnya pemerintah kecamatan melakukan itu, ada penampungan. Jadi yang keliru sekarang karna memang tidak ada skala prioritas, bagaimana menangani semuanya sifatnya sementara saja, begitu ada masalah baru diturunkan armadanya,” ungkapnya.
Karenanya perencanaan jangka panjang dan investasi dalam infrastruktur harus lebih ditekankan. Sumur bor yang sudah ada juga perlu ditingkatkan dalam hal prioritas dan distribusi.
“Inisiatif seperti yang saya lakukan dengan sumur tanah dapat menjadi contoh bagaimana penanganan krisis air bisa lebih merata dan efisien,” katanya.
Keberadaan hutan kota juga dinilai bisa membantu mengurangi krisis air dan masalah lainnya. “Ini juga akan memberikan manfaat ekstra, seperti populasi makhluk hidup lainnya dan potensi ekonomi UMKM, terutama di New Makassar. Karena hari ini persoalan air memunculkan persoalan ekonomi,” katanya. {sumber}
