Berita Golkar – Situasi internal Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), semakin dinamis jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulsel, akhir bulan ini. Tokoh senior Golkar Sulsel, Nurdin Halid meminta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sulsel, Muhidin M Said, menunda pelaksanaan atau tidak terburu-buru menggelar Musda.
Nurdin mengatakan, konsolidasi internal lebih penting dilakukan sebelum penentuan jadwal Musda. Mantan Ketua DPD Golkar Sulsel itu menilai, seluruh struktur kepengurusan perlu lebih dahulu disolidkan, agar pelaksanaan Musda tidak menimbulkan persoalan baru di internal partai.
“Sebagai senior partai, kader partai, dan anggota legislatif dari Partai Golkar di Sulawesi Selatan, saya mengimbau agar disolidkan dulu seluruh struktur. Untuk apa musyawarah dilakukan, jika hanya akan menimbulkan kesulitan bagi partai,” ujarnya di Makassar, Sulsel, Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, Nurdin menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar perlu memperhatikan kondisi objektif organisasi saat ini. Sebab, lanjut dia, Musda hanyalah alat untuk mencapai tujuan, dan figur yang muncul tidak boleh mewakili kepentingan pribadi, tapi mampu mengembalikan kejayaan partai.
“Yang terpenting saat ini, bukan buru-buru melakukan musyawarah. Tapi, solidkan dulu seluruh kader, baru lakukan musyawarah. Musda kan bukan tujuan, hanya alat untuk mencapai tujuan,” ucap anggota Fraksi Partai Golkar di DPR itu, dikutip dari RM.
Wakil Ketua Komisi VI DPR itu menambahkan, dirinya akan menemui Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk meminta penundaan pelaksanaan Musda Golkar Sulsel, atau tidak dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Mungkin Senin saya akan ketemu Ketum Golkar. Sebab, saya akan sama-sama hadir di Balikpapan bersama Presiden. Saya akan meminta kepada beliau (Ketum), tidak usah buru-buru Musda,” ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Ketua DPD Golkar Sulsel, Muhidin M Said merencanakan, Musda XI Golkar Sulsel, digelar pada Januari 2026. Dia mendorong pemilihan ketua definitif dilakukan secara mufakat atau aklamasi untuk menjaga soliditas partai.
“Insya Allah (Musda) minggu ketiga bulan Januari,” ujar Muhidin kepada wartawan usai konsolidasi dengan pengurus DPD II kabupaten/kota di Sekretariat DPD I Golkar Sulsel, Makassar, Selasa (23/12/2025).
Namun, sikap itu telah berubah. Teranyar, Muhidin mengaku belum bisa memastikan jadwal Musda Golkar Sulsel, lantaran masih membutuhkan waktu untuk menyusun kepengurusan sementara.
“Belum, kami mau konsolidasi dulu, lengkapi dulu pengurus sementara baru kita konsolidasi habis itu kita cari waktu dan saya yakin Golkar akan bersatu di sana itu,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Muhidin menambahkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk penyusunan pengurus sementara itu, dan melakukan konsolidasi internal. Menurut dia, pembentukan pengurus sementara dan konsolidasi sebelum Musda, merupakan kesepakatan bersama kader Golkar Sulsel.
“Setelah pengurus sementara terbentuk baru akan dipersiapkan pelaksanaan Musda. Saya kira tidak terlalu lama, paling 1 sampai 2 bulan,” imbuhnya.
Appi Kantongi 21 Dukungan
Sementara, salah satu calon Ketua DPD Golkar Sulsel, Munafri Arifuddin, percaya diri untuk masuk ke arena pertarungan. Wali Kota Makassar itu telah mengantongi dukungan 21 DPD II atau pengurus Golkar tingkat kabupaten dan kota se-Provinsi Sulsel, untuk maju di Musda mendatang.
Direktur Nurani Strategic Consulting, Nurmal Idrus menilai, soliditas dukungan yang diberikan DPD II kepada Appi, sapaan Munafri Arifuddin, sulit dibendung dalam Musda. Menurutnya, Appi telah mengantongi mayoritas suara sah, baik secara tertulis maupun lisan, hingga berpeluang terpilih secara aklamasi.
“Secara matematis, angka 21 DPD II itu sangat menentukan. Dalam tradisi Golkar, suara DPD II adalah pemegang kunci. Ini menunjukkan, Appi berhasil membangun simpul kepercayaan yang kuat di tingkat daerah,” jelasnya.
Namun begitu, Nurmal mengingatkan, Appi tetap tidak boleh mengabaikan satu faktor krusial dalam kontestasi Musda Golkar Sulsel, yakni pendekatan dengan pengurus DPP di Jakarta. Dia menilai, meski dukungan DPD II telah mencapai 81 persen, keputusan akhir tetap melibatkan pertimbangan DPP Golkar.
“Variabel terakhir tetap ada di DPP Golkar di Jakarta. Biasanya DPP akan bersikap realistis, dan penentuan pemenang Musda provinsi tidak selalu ditentukan semata oleh suara terbanyak di DPD II. Ini perlu dicermati dengan baik agar tidak menjadi batu sandungan,” terang Nurmal.
Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan, kesiapan untuk maju dalam perebutan Ketua Golkar Sulsel. Dia telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat peran dan posisi, serta kembali menjadikan Golkar sebagai partai terbesar di Provinsi Sulsel.
“Ini waktu yang tepat untuk menjalankan berbagai strategi dan pendekatan-pendekatan dalam rangka memperkuat posisi Golkar di kancah politik lokal,” ujar Appi, dalam keterangannya.
Wali Kota Makassar itu mengungkapkan, pihaknya telah melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh senior dan elit Golkar, untuk memperkuat posisi pencalonan di Musda XI Golkar. Di antaranya, Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, dan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK).
“Dalam silaturahmi itu, kami mendapat lampu hijau untuk maju di Musda. Kami mendapat izin untuk melakukan sosialisasi, serta membangun strategi untuk mengembalikan marwah dan menjadikan Golkar sebagai pemenang Pemilu di Sulsel,” urainya.
Diketahui, sejumlah Ketua dan pengurus DPD II Golkar di Provinsi Sulsel menemui Jusuf Kalla di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2025). Ketua DPD II Golkar Kabupan Tana Toraja, Victor Datuan Batara mengatakan, pertemuan dengan JK tidak membahasan Musda, silaturahmi biasa membahas soal Golkar dan masalah-masalah kebangsaan lainnya.
“Pak JK berpesan, Golkar harus solid dan dinamika di internal Golkar Sulsel tetap kondusif. Tidak boleh ada gesekan sesama kader partai,” ungkapnya. {}
