Berita Golkar – Di tengah konflik yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengingatkan agar Indonesia harus terus tegas berposisi sebagai negara non-blok.
Anggota BKSAP DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa menilai penting bagi Indonesia untuk menguatkan diplomasi parlemen di tengah dampak konflik global.
“Jadi kita tahu bahwa efek dari konflik global yang terjadi saat ini sudah amat-sangat nyata. Krisis ekonomi sudah akan terjadi, krisis pangan, kemudian juga krisis logistik dan lainnya,” ujar Adde, Rabu (8/4/2026).
Politisi Partai Golkar itu menilai, kondisi ini menuntut peran aktif BKSAP sebagai jalur diplomasi parlemen atau second track diplomacy untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Legislator daerah Dapil Banten I (meliputi Lebak dan Pandeglang) itu, menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan posisi non-blok.
“Kita tidak ada di blok Amerika, tidak ada di blok Iran ataupun tidak ada di blok tengah, kita ingin ada di blok non-blok. Dan juga bisa melaksanakan diplomasi secara bebas aktif,” katanya, dikutip dari Tribunnews.
Penguatan peran diplomasi parlemen, lanjut Adde, juga perlu didukung dengan konsistensi pernyataan resmi yang disampaikan pimpinan maupun anggota BKSAP di berbagai forum internasional.
“Oleh karena itu kita perlu penguatan dalam hal statement-statement diplomasi yang diberikan oleh baik itu pimpinan BKSAP ataupun anggotanya,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia sejak awal konflik telah berupaya mengambil posisi sebagai penengah untuk mendorong perdamaian. Meski hingga saat ini, konflik Iran dengan AS-Iran masih berlangsung dan telah memasuki hari ke-41.
“Kita ingin semua negara melihat bahwa Indonesia di awal terjadinya konflik ini juga sudah mengusulkan bagaimana menjadi penengah, menjadi posisi tengah, posisi perdamaian,” ucapnya.
Adde juga berharap partisipasi Indonesia dalam berbagai forum parlemen internasional maupun forum global lainnya dapat memberikan dampak positif bagi upaya penyelesaian konflik.
“Keberadaan Indonesia dalam organisasi dunia ini bukan suatu hal yang murah, singkat, tetapi juga suatu hal yang memang perlu kita pantaskan keberadaannya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan diplomasi bilateral dan dialog, khususnya dengan negara-negara yang terlibat konflik.
“Kita berharap pertemuan bilateral ini juga secepatnya bisa membuka Selat Hormuz agar kapal minyak Indonesia ini bisa segera melewati Selat Hormuz tersebut,” katanya.
Jusuf Kalla: Iran Agak Anggap Indonesia Berpihak AS
Sementara itu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menilai sebenarnya Indonesia memiliki potensi untuk berperan sebagai penengah dalam konflik global, termasuk ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Tetapi, peran tersebut saat ini dinilai sulit diwujudkan karena tantangan kepercayaan dan posisi politik luar negeri Indonesia yang harus tetap netral.
JK menyebut, Iran saat ini tidak menaruh kepercayaan kepada RI karena melihat posisi Indonesia condong di pihak AS, menyusul berbagai kesepakatan yang dibuat, termasuk keikutsertaan dalam Board of Piece bersama Israel, yang notabene merupakan inisiasi Presiden AS Donald Trump.
Hal ini disampaikan JK dalam Kuliah Umum bertajuk Peran dan Tantangan Civil Society dalam Humanitarian Activities, di Auditorium Juwoni Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2026).
“Jadi ini tadi ya, apakah ada konflik di dunia ini Indonesia dapat berperan? Dapat saja, pasti. Asalkan kita mempunyai kepercayaan dari mereka. Sekarang ini seperti Iran dia tidak terlalu percaya kita, dianggapnya kita terlalu berpihak ke Amerika,” kata JK.
Ia menekankan bahwa posisi nonblok yang selama ini dipegang Indonesia harus dijaga secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan. Kepercayaan posisi netral tersebut harus dimiliki oleh negara yang mengajukan diri sebagai penengah konflik.
“Jadi kita bisa punya selama hubungan diplomatik kita yang baik dan kita tetap berada di posisi katakanlah kita berposisi non-blok. Berada sebagai non-blok. Kita tidak boleh berpihak ke salah satu lain. Ini apa? Iran mengira kita berpihak Amerika, akhirnya dia tidak respek sehingga kita tidak bisa menyelesaikan,” ucap dia.
Sementara dalam konteks peran organisasi internasional, JK menyoroti keterbatasan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik yang kompleks dan sarat kepentingan politik di timur tengah.
Bahkan, lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memiliki keterbatasan dalam menegakkan keputusan di lapangan.
Seperti PBB yang membuat berbagai resolusi untuk masalah Gaza. Namun Israel sebagai negara yang melakukan agresi militer, tidak pernah tunduk pada resolusi tersebut. PBB juga tak berani memberikan sanksi.
“Dalam politik begini jangankan OKI, PBB saja tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan OKI, semua patuh PBB tapi tidak seberapa saja PBB hanya resolusi-resolusi saja soal Gaza. Tapi Israel tidak menepati, tidak juga disanksi. Iran begitu, PBB juga tidak bisa memfungsikan diri,” kata JK.
JK kemudian mengingatkan kembali historis dari peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang kala itu RI dipimpin oleh Ir. Soekarno.
Menurutnya Konferensi Asia Afrika menjadi simbol kepemimpinan Indonesia dalam gerakan non-blok dan solidaritas global. []
