Berita Golkar – Politisi Partai Golongan Karya (Golkar), Ahmad Irawan menilai bahwa seorang calon anggota legislatif (caleg) memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Baik di tingkat pusat, provinsi hingga di tingkat kabupaten atau kota.
Terlebih di masa kampanye pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini. Sebab menurutnya, pada masa kampanye ini para caleg tentu memanfaatkan banyak waktunya untuk bertemu dengan masyarakat. Baik konstituen, relawan ataupun para calon pendukungnya.
“Pasti lah banyak waktu untuk bertemu pendukung. Sosialisasi, paparan program, visi misi dan lainnya. Itu sudah pasti dilakukan, tapi jangan lupa, berikan edukasi politik. Itu yang dibutuhkan saat ini,” ujar Irawan.
Dirinya menilai bahwa edukasi politik menjadi satu keharusan yang wajib disampaikan setiap caleg saat berkampanye, termasuk bagi masing-masing tim suksesnya. Sehingga, kesempatan tatap muka antara caleg dan masyarakat tidak sekadar untuk menyampaikan strategi politik untuk mendulang suara saja.
“Warga ini sebenarnya masih banyak yang tidak tahu, seperti apa caleg saat nanti akhirnya benar mendapat kesempatan menjadi wakil rakyat di senayan. Bagaimana mekanisme (kerja) nya, seperti apa menjaring aspirasi. Bagaimana alur dari sebuah penjaringan aspirasi hingga dirumuskan menjadi sebuah kebijakan,” jelas Irawan.
Ketidakpahaman itulah yang menurutnya terkadang terpupuk terus menerus dalam waktu yang panjang. Hingga akhirnya muncul predikat kurang baik pada para anggota legislatif. Apalagi jika usulan yang disampaikan tak kunjung ada kejelasan atau bahkan tak terealisasi.
“Misalnya, kita bertemu konstituen, banyak usulan soal kesejahteraan bidang pendidikan, namun saat kita bertugas (sebagai anggota legislatif), kita ditugaskan di bidang lain, kesehatan misalnya. Nah disini lah yang butuh diberi pemahaman,” terang Irawan.
Selain itu, pria yang juga menjadi Caleg Partai Golkar untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V ini agar para politisi tidak dengan gampang mengumbar janji politik. Menurutnya, hal itu akan sangat berisiko bagi caleg yang bersangkutan, jika tak diimbangi dengan pemahaman yang matang.
“Ya kalau sekadar mendaftar program-program untuk menjadi janji politik itu mudah. Tapi disana seharusnya ada tanggung jawab moral yang harus dituntaskan, terutama bagi yang nantinya mendapat amanah menjadi wakil rakyat,” jelas Irawan.
Dirinya menilai bahwa jika hal itu tidak diperhatikan dengan serius, akan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyatnya. Untuk itulah edukasi politik menjadi hal yang perlu dilakukan bagi setiap caleg.
“Jadi jangan hanya bersosialisasi untuk mendulang suara saja, pesta demokrasi seharusnya bisa lebih dari itu. Mensukseskan pesta demokrasi bukan tanggung jawab negara, penyelenggara dan para peserta saja, namun juga masyarakat. Termasuk menciptakan pemilu yang berkualitas,” pungkas Irawan. {sumber}
