Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku diberi waktu dua minggu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar tepat sasaran. Bahlil memperkirakan, lebih kurang sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran.
“Dua minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024), dikutip dari Kompas.
Adapun Bahlil ditunjuk Presiden Prabowo menjadi Ketua Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi. Tim akan mulai rapat pada Senin (4/11/2024). Bahlil mengatakan, ada opsi agar subsidi BBM dan listrik itu diberikan melalui bantuan langsung tunai (BLT).
“Apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blend. Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebutkan, kompensasi dan subsidi BBM dan listrik sebesar Rp 435 triliun pada 2024. Dari nilai tersebut, Rp 83 triliun di antaranya untuk subsidi elpiji. “Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, ada 20-30 persen subsidi BBM dan listrik berpotensi tidak tepat sasaran dengan nilai sekitar Rp 100 triliun. “Kita lebih fokus untuk memastikan subsidi itu untuk tepat sasarannya, itu saja yang paling penting ya,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil telah dipanggil Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Dalam kesempatan itu, Bahlil bersama Prabowo membahas beberapa langkah terkait subsidi tepat sasaran. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan Aris Marsudiyanto dan Komisaris Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Penyaluran langsung kepada orang atau by name by address menjadi salah satu formulasi yang digodok, dari sebelumnya subsidi dalam bentuk barang yang realisasinya dibayarkan ke perusahaan pelat merah.
“Datanya harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi bukan yang tepat sasaran. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden,” kata Bahlil. {}
