Berita Golkar – Pemerintah sepakat untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto terkait HGBT dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Namun, untuk rinciannya seperti apa, dirinya masih enggan menyebut lebih lanjut. Dia menyebut, pemerintah akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat.
“Itu nanti akan diperpanjang, tapi akan diumumkan sendiri,” ucap Airlangga saat ditemui usai ratas di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/01/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.
Hal senada diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, yang juga turut hadir dalam ratas dengan Presiden Prabowo.
“HGBT tadi dengan beberapa menteri sudah sepakat tapi kami belum bisa menjelaskan kesepakatan itu, tapi sudah ada kesepakatan dan insya Allah segera diumumkan,” ungkap Agus.
“Kami sepakat beberapa substansi HGBT dan kami sepakat tidak disampaikan kepada media sekarang,” jawabnya saat ditanya apa pertimbangan dari perpanjangan kebijakan HGBT ini.
Seperti diketahui, kebijakan HGBT merupakan bagian insentif dari pemerintah untuk sektor industri karena mendapatkan harga gas “murah” yang dipatok maksimal US$ 6 per MMBTU.
Saat ini ada tujuh sektor industri penikmat HGBT saat ini yaitu industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Summer Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, ada usulan tambahan sektor industri penikmat harga gas “murah” tersebut.
Walau belum pasti sektor industri mana yang akan ditambah menjadi penerima HGBT, Bahlil menegaskan pihaknya memastikan hal itu bertujuan untuk menambah sisi kompetitif industri di dalam negeri.
Pihaknya pun perlu mengkaji nilai keekonomiannya terlebih dahulu, termasuk apakah potensi pendapatan negara yang hilang dari kebijakan HGBT ini bisa terkompensasi dari peningkatan pendapatan dari perpajakan industri tersebut dan lainnya.
“Itulah kemudian agar industri itu bisa kompetitif, maka diberikan HGBT. Nah sekarang kalau dari 7 itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan (penerima HGBT). Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” jelas Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Dia membeberkan bahwa pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT.
Bahlil menegaskan kelanjutan program harga gas “murah” untuk industri tersebut jangan sampai merugikan negara lebih besar lagi dengan tidak ada kompensasi peningkatan pendapatan dari hasil stimulus tersebut.
“HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” bebernya.
Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.
Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.
“Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya. {}
