![](https://golkarpedia.com/wp-content/uploads/2026/07/mkgr.jpg")
Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Farah Savira menyoroti masih minimnya ketersediaan sekolah yang terjangkau di ibu kota.
Menurutnya, persoalan pendidikan di Jakarta bukan semata kekurangan sekolah negeri, melainkan krisis sekolah yang dapat diakses masyarakat dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis.
Farah mengatakan temuan tersebut diperoleh setelah menyerap aspirasi masyarakat saat kegiatan reses. Ia menemukan banyak warga mengeluhkan terbatasnya daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP dan SMA.
“Jadi soal pendidikan, saya ingin meng-highlight terkait dengan Jakarta krisis sekolah negeri. Jadi memang bukan sekolah negeri, tapi sekolah yang affordable atau terjangkau,” kata Farah kepada Akurat Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, di sejumlah kecamatan jumlah sekolah negeri masih sangat terbatas. Untuk jenjang SMP, satu kecamatan umumnya hanya memiliki dua hingga tiga sekolah negeri. Sementara itu, SMA negeri bahkan rata-rata hanya tersedia satu sekolah di setiap kecamatan.
Kondisi tersebut, menurut Farah, membuat kebutuhan akan sekolah berbiaya terjangkau semakin mendesak. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah kuota program sekolah swasta gratis agar lebih banyak siswa dapat tertampung.
“Solusi yang sudah ditawarkan oleh Pemprov DKI melalui sekolah swasta gratis itu tetap kurang. Kurangnya apa? Di kuotanya. Jadi kita minta tambahkan kuota bangku sekolah swasta gratis,” ujarnya, dikutip dari Akurat.
Anggota Komisi E DPRD DKI itu juga mengusulkan agar Pemprov memperluas kerja sama dengan lebih banyak sekolah swasta apabila kapasitas sekolah yang telah bermitra sudah tidak mencukupi.
“Kalau tidak bisa kerja sama dengan yang ada, tambah lagi di sekolah-sekolah lain. Karena sekarang ini sudah darurat sekali, kita sangat butuh sekolah,” tegasnya.
Selain itu, Farah menilai sistem penerimaan peserta didik yang berlaku saat ini masih menyisakan berbagai kendala bagi calon siswa. Menurutnya, sistem tersebut lebih menguntungkan siswa yang tinggal dekat sekolah atau memiliki keunggulan tertentu, sehingga banyak anak yang tetap kesulitan memperoleh bangku sekolah.
“Jadi banyak sekali hambatan untuk anak-anak Jakarta itu untuk sekolah. Sementara kita sudah enggak bisa tunggu-tunggu lagi, mau sampai kapan kita harus memiliki problem yang sama ini?” tukasnya. []
