Juliyatmono Nilai MBG Program Hebat, Tapi Bisa Jadi Celah Penyimpangan

Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar di DPR RI menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah potensi penyimpangan, terutama dalam aspek distribusi dan kualitas pangan bagi penerima manfaat.

Anggota Fraksi Golkar DPR sekaligus Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono menyatakan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu segera dibenahi.

“Program ini sangat baik, tetapi pengawasan harus diperketat. Jangan sampai kualitas gizi yang diterima anak-anak tidak sesuai standar, atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (19/3/2026), dikutip dari KRJogja.

Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga atau pengusaha dalam penyediaan makanan menjadi titik rawan yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai evaluasi berkala terhadap menu, bahan baku, serta proses distribusi mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan awal.

Selain menyoroti MBG, Juliatmono juga mengaitkan pelaksanaan program tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran negara yang tengah didorong pemerintah. Ia menyebut langkah efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada belanja kementerian dan lembaga, tanpa mengganggu program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat.

Fraksi Golkar, lanjutnya, mendukung kebijakan efisiensi tersebut, bahkan jika berdampak pada penyesuaian fasilitas pejabat negara. Hal itu dinilai sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keberlanjutan subsidi energi dan program sosial di tengah tekanan ekonomi global.

“Efisiensi menjadi kunci agar anggaran negara tetap sehat, sehingga program seperti subsidi BBM dan LPG serta MBG dapat terus berjalan,” katanya.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak berdampak pada penurunan kualitas sektor pendidikan. Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI akan terus mengawal agar efisiensi tetap sejalan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan nasional.

Juliatmono menegaskan, DPR memiliki peran penting dalam mengawal program strategis pemerintah, termasuk memastikan MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.

“Pengawasan dan evaluasi harus berjalan beriringan. Ini penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. []