Lewat Buku General Check-Up Keuangan Negara, Notrida Mandica Tawarkan Formula Benahi APBN

Berita Golkar – Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar sekaligus penulis buku General Check-Up Keuangan Negara, Notrida Mandica, menilai sistem pengelolaan anggaran negara saat ini membutuhkan pembenahan secara menyeluruh. Menurutnya, berbagai kebijakan yang sejak awal dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kerap tidak menghasilkan tujuan yang diharapkan akibat lemahnya implementasi, pengawasan, dan tata kelola anggaran.

Pandangan tersebut disampaikan Notrida saat peluncuran buku General Check-Up Keuangan Negara yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Selain oleh Notrida Mandica, buku tersebut juga ditulis oleh Dr. Yurisman Star, Prof. Eric Alan Jones, dan Desmar Panggarbesi, M.A.

Dalam paparannya, Notrida menggunakan analogi tubuh manusia untuk menjelaskan kondisi keuangan negara. Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah pada dasarnya lahir dengan tujuan yang baik, yakni mewujudkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan muncul pada proses implementasi sehingga manfaat kebijakan tidak sepenuhnya dirasakan rakyat.

“Anggaran Indonesia itu sudah koma, dia dalam keadaan koma. Jadi setiap kebijakan di Indonesia itu dibuat dengan premis untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk keadilan, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tetapi karena anatominya sama dengan manusia, pencernaannya rusak. Hasilnya tidak menjadi kekuatan baru bagi Indonesia, tetapi justru menjadi persoalan,” ujar Notrida.

Ia menilai, berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran, mulai dari pembengkakan proyek, praktik korupsi, hingga mark-up anggaran, menyebabkan dana yang seharusnya dinikmati masyarakat justru beralih menjadi kepentingan segelintir kelompok.

“Anggaran itu yang tadinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat menjadi hanya kesejahteraan kelompok. Jadi kita bertanya, ada apa dengan proses anggaran di Indonesia? Kenapa hal baik dari awalnya jadi rusak di ujungnya? Itu perlu deteksi yang luar biasa,” katanya.

Karena itu, menurut Notrida, diperlukan sebuah general check-up terhadap sistem keuangan negara agar seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, dapat berjalan secara sinkron dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya memperkuat fungsi pengawasan seluruh lembaga negara. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak cukup hanya memeriksa angka atau menemukan penyimpangan, tetapi juga perlu memastikan adanya keselarasan antara kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Selain itu, Notrida menilai DPR juga perlu memperluas fungsi pengawasannya, tidak hanya saat pembahasan anggaran, tetapi sejak proses penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan.

“DPR tidak hanya mengontrol angka, tetapi mengontrol kebijakan, apakah benar sudah diterapkan, apakah benar sudah sesuai penggunaan anggarannya. Itu yang hilang di Indonesia,” tegasnya.

Rekomendasi lain yang disampaikan dalam buku tersebut adalah pentingnya membangun sistem informasi yang terintegrasi dan berjalan secara real time. Menurutnya, kesenjangan informasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat sering kali menjadi penyebab kebijakan tidak berjalan efektif.

Di samping pembenahan kelembagaan, Notrida juga menyoroti pentingnya membangun budaya memiliki terhadap negara (sense of belonging). Ia menilai, tanpa rasa memiliki, berbagai reformasi kebijakan akan sulit memberikan hasil yang optimal.

“Orang Indonesia harus punya sense of belonging. Jangan hanya memiliki sense of wealth, sense of pride, atau keinginan memanfaatkan sumber daya orang lain sebanyak-banyaknya tanpa mau memberikan kembali. Kalau rasa memiliki terhadap negara tumbuh, maka pengelolaan anggaran juga akan semakin bertanggung jawab,” pungkasnya.