Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Semprot Pengadaan Batubara PLN: Jangan Kita Baku Tipu Terus!

Berita Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) hingga kini belum seluruhnya memiliki kontrak pasokan. Dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta ton, masih terdapat sekitar 20 juta ton yang belum terikat kontrak.

Menurut Bahlil, pemerintah sebenarnya telah menugaskan perusahaan-perusahaan tambang untuk menyiapkan pasokan batubara hingga sekitar 190 juta ton guna menjamin kebutuhan PLN. Namun, realisasi kontrak yang telah disepakati baru mencapai sekitar 134 juta ton.

“Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan,” ujarnya dikutip, Rabu (17/06/2026).

Bahlil menjelaskan persoalan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat maraton bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran direksi yang berlangsung selama sekitar lima setengah jam. Rapat tersebut digelar untuk memastikan ketersediaan pasokan batubara bagi operasional pembangkit listrik PLN sekaligus menyamakan persepsi terkait kebutuhan energi primer.

Ia mengakui bahwa PLN membutuhkan batubara berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit listrik. Akan tetapi, jenis batu bara tersebut semakin sedikit.

“Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo (Darmawan) dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan re-konfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multi interpretasi. Namun saya harus akui bahwa PLN dalam 134 juta itu membutuhkan batubara yang medium,” ujarnya.

Selain membahas pasokan batubara, Bahlil juga mengungkapkan adanya arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sistem pengawasan dalam pengadaan energi primer PLN. Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah lembaga pengawas guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan.

“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agak tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya,” tutup Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.