Berita Golkar – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mujakkir Zuhri sangat antusias saat kunjungan spesifik Rombongan Komisi ke PIK 2, karena bisa melihat langsung situasi dan kondisi pembangunan kota baru di sepanjang bibir pantai antara Jakarta dan Kabupaten Tangerang sebagai Giant Sea Wall, mega proyek infrastruktur strategis yang dibangun oleh PIK 2.
Mujakkir Zuhri yang juga legislator Partai Golkar asal dapil Banten 3 melihat wilayah yang dahulu hanya pertambakan ikan/udang dan hutan mangrove serta banyak pemukiman kumuh, kini menjadi kota yang sangat luar biasa yang tidak hanya tempat hunian mewah, tapi juga menjadi destinasi wisata yang serba lengkap dan modern.
“Saya sangat bangga dan mendukung proyek pembangunan ini, kota baru ini seperti masuk ke negara negara luar, seperti Tokyo, Cina dan Eropa, apalagi dengan adanya PIK 2 banyak menyerap tenaga kerja juga memasarkan hasil UMKM masyarakat setempat ke PIK 2 seperti hasil laut, kebun dan palawija, yang bisa masuk ke resto dan hotel,” tuturnya.
Menurut Mujakkir, dengan adanya proyek ini tentunya juga menambah PAD Kabupaten Tangerang dari sejumlah sektor pajak, seperti hotel, resto dan PBB. “Namun saya berharap, di sekitar PIK 2 juga harus tersedia resto-resto yang harga makanannya bisa terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah, ” harapnya.
Mujakkir tidak ingin di wilayah tersebut resto restonya hanya bisa dinikmati oleh kalangan elite dan berduit saja sehingga terjadi kesenjangan. “Saya berharap semua pembangunan baik oleh pemerintah atau swasta harus memperhatikan dampak lingkungan negatif yang merugikan masyarakat. PIK 2 harus menjadi destinasi wisata unggulan yang inklusif bagi semua lalangan,” tegasnya
Mujakkir meminta jangan sampai terjadi, saat adanya proyek PIK 2 banyak resapan resapan air seperti sungai, sawah tambak dan hutan mangrove yang kini berubah menjadi bangunan rumah, hotel resto dan yang lainnya sehingga menimbulkan dampak banjir di sekelilingnya.
“Sehingga ketika musim hujan otomatis wilayah di luar sekitar PIK 2 air tidak terbuang ke laut, karena tertutup tembok/panel Proyek PIK 2,” ujarnya.
Ditambah lagi lalu lalang mobil-mobil pengurugan proyek PIK 2 yang overload. Tentunya ini merusak jalan kabupaten/provinsi, jalan yang dibiayai oleh Pemda dari hasil pajak masyarakat,” jelasnya.
Sering ditemukan kekuatan jalan Kabupaten/ Provinsi yang kekuatannya sampai 5 tahun atau lebih, tapi baru beberapa bulan tidak sampai 1 tahun sudah hancur. Padahal jalan tersebut adalah urat nadi perekonomian masyarakat setempat.
“Selain itu banyak terjadi kecelakaan baik luka ringan, berat dan korban jiwa, saya berharap kepada pihak pengelola PIK 2, yang investasinya sangat luar biasa besar agar betul- betul peduli dan berbelas kasih . Jangan sampai merugikan dan mengorbankan masyarakat di sekitarnya, karena ini bukan tujuan dari pembangunan,” tuturnya.
Mujakkir Zuhri pun meminta kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, agar betul betul melaksanakan peraturan daerah dan memaksimalkan kinerja perangkat daerah seperti Dishub, satpol PP untuk bisa bekerjasama yg baik dengan Pihak PIK 2 agar tidak terjadi hal hal yang melanggar aturan.
“Hal ini penting agar pembangunan yang dilakukan bersama- sama bisa memberikan dampak positif dan bermanfaat buat lingkungan sekitar pembangunan,” pungkasnya. []
