Berita Golkar – Komisi V DPR RI menaruh perhatian serius terhadap faktor kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpang menyusul penyesuaian operasional KRL Commuter Line relasi Bogor, tegas Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Sarana Prasarana Kereta Api di Kota Bogor, (11/9/2026).
“Stasiun Bogor menempati urutan pertama sebagai stasiun tersibuk dengan melayani 18,45 juta pergerakan penumpang pada Semester I 2026 atau rata-rata 109.000an pelanggan per hari, sehingga setiap penyesuaian perjalanan harus diikuti langkah antisipasi yang matang,” tegasnya, dikutip dari DPR.
Lebih lanjut, pimpinan Komisi V DPR RI tersebut menyoroti peran strategis Bogor Line yang menjadi tulang punggung mobilitas harian masyarakat menuju Jakarta dengan total pergerakan mencapai 78,08 juta penumpang. Ia menambahkan bahwa tren lonjakan penumpang yang konsisten sejak tahun 2022 menuntut keandalan infrastruktur perkeretaapian secara optimal.
“Sejumlah proyek pengembangan seperti perbaikan jalur rel, listrik aliran atas, fasilitas MEP, hingga pemasangan kanopi peron seluruhnya perlu melewati uji beban serta uji coba operasional menuju penyelesaian total pada pertengahan 2026,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Ridwan mengamini pentingnya langkah PT KAI bersama Kementerian Perhubungan yang tengah mempersiapkan konektivitas langsung antara Stasiun Bogor dan Stasiun Bogor Paledang. Interkoneksi ini diyakini memperlancar transit penumpang ke KA Pangrango maupun transportasi daerah, beriringan dengan peningkatan peron untuk melayani rangkaian KRL hingga formasi 12 kereta.
“Namun demikian, terkait pengurangan 17 perjalanan KRL relasi Bogor mulai 7 hingga 30 September 2026 untuk perawatan rutin, kami mendorong perumusan solusi konkret serta sosialisasi intensif kepada masyarakat,” imbuhnya.
Terkait hal itu, Komisi V DPR RI memastikan bakal terus mengawal jalannya penataan sarana prasarana perkeretaapian agar aspek keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas utama. Peninjauan lapangan melalui Kunjungan Kerja Spesifik ini diharapkan mampu melahirkan evaluasi komprehensif demi terwujudnya layanan transportasi publik yang andal. []
