Tanggapi Demo Mahasiswa, Sarmuji Tegaskan Pemerintah Tak Menutup Telinga

Berita Golkar – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di Jakarta merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Menurut dia, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang.

“Aksi tersebut wajar saja sebagai bagian dari demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin UU,” kata Sarmuji kepada Inilah.com, di Jakarta, Minggu (14/6/2026)

Sarmuji mengatakan, pemerintah pada prinsipnya akan memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk oleh kalangan mahasiswa.

Bahan Pertimbangan Pemerintah

Selanjutnya dia menegaskan setiap tuntutan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

“Pemerintah pasti memperhatikan setiap aspirasi warga apalagi mahasiswa. Pemenuhan aspirasi tentu akan memperhatikan situasi dan pertimbangan warga yang lain,” ujarnya.

Terkait adanya kekhawatiran bahwa aksi mahasiswa ditunggangi kelompok tertentu, Sarmuji memilih untuk tidak berspekulasi.

Menurut dia, indikasi adanya pihak yang memanfaatkan aksi tersebut akan terlihat seiring perkembangan situasi di lapangan. “Nanti akan kelihatan kalau memang ada yang menunggangi,” jelas Sarmuji.

Aksi BEM UI

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas di wilayah Jabodetabek menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyebutkan pihaknya akan menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa mencapai ribuan mahasiswa. “1000 (mahasiswa) ke atas,” ujar Yatalathof dikutip di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan dalam aksi unjuk rasa bertajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ ini para mahasiswa akan membawa berbagai tuntutan.

Adapun sejumlah tuntutan tersebut di antaranya, setop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan militerisme di ranah sipil, dan Presiden Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah. []