Berita Golkar – Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar DPR RI, Nofel Saleh Hilabi mewakafkan dirinya untuk terjun dalam dunia politik untuk memanusiakan manusia. Hal itu dibuktikannya dengan maju dalam perhelatan dari Pileg 2024 dari Partai Golkar Dapil Kota Depok-Kota Bekasi Nomor Urut 3.
Pengusaha muda berusia 37 tahun ini bersilahturahmi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Jumat (09/02/2024).
Dalam kunjungan tersebut pengusaha muda yang mewakafkan dirinya terkini di politik ini menyampaikan beragam program, ide dan tekadnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Politisi muda ini memiliki tiga program unggulan yakni kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini dinilai menjadi dasar dalam memanusiakan manusia.
Nofel bernazar, tidak akan mengambil gaji serta tunjangannya apabila terpilih menjadi anggota DPR RI dalam Pemilu mendatang. Uangnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui sejumlah program selama lima tahun menjabat.
“Saya punya nazar. Kalau saya terpilih, tak satu rupiah pun gaji dan tunjangan saya ambil. Saya akan kembalikan uang gaji dan tunjangan untuk Kota Bekasi dan Depok dalam bentuk program,” ungkapnya.
Nofel mewakafkan diri di dunia politik, ia tidak butuh mencari kekayaan di dunia politik, pasalnya pria pengusaha hotel dan resto ini sudah punya bisnis yang cukup untuk kehidupan dan kebutuhan selama ini.
Nofel menuturkan, Kota Bekasi dan Depok yang merupakan Dapilnya memiliki banyak talenta muda nan kreatif. Sehingga, dia berencana mendirikan creative hub yang bisa diakses secara gratis untuk menyalurkan kreativitas yang dilengkapi fasilitas berupa coworking, office space, layanan pengurusan usaha, notaris, dan jasa promosi yang bisa membantu para calon atau pebisnis muda.
“Anak muda di sana enggak punya tempat yang namanya creative hub sebagai tempat mereka untuk mengembangkan dan memaksimalkan kreativitas. Saya sudah bikin konsepnya,” beber Nofel.
Soal pendidikan, Nofel Saleh Hilabi menilai, pemerintah perlu menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini diterapkan. Sebab, sistem itu justru menemui sejumlah tantangan seperti kecurangan, hingga manipulasi alamat. Akibatnya, calon murid yang seharusnya masuk ke sekolah sesuai zonasi malah terpental.
“Padahal, kalau anak-anak bisa sekolah dekat rumah, mereka cukup bersepeda atau jalan kaki. Tidak perlu menggunakan kendaraan yang dapat menghasilkan emisi gas buang menuju sekolah,” jelas.
Bahkan, Nofel berencana mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kota Bekasi dan Depok agar bekerja sama dengan pelaku industri. Sehingga, peserta pelatihan bisa mendapatkan kurikulum dan fasilitas latihan sesuai kebutuhan pasar kerja.
Di lain sisi, Nofel akan menyediakan insentif bagi para pelaku industri yang merekrut talenta lokal radius 5 kilometer dari lokasi usaha. Sebab, tak sedikit lulusan sarjana di kedua daerah tersebut yang sulit mendapatkan pekerja dan lagi-lagi harus ke Jakarta.
“Kita harus berpikir jangka panjang dan holistik. Kita tidak bisa memecahkan masalah dengan cara yang sama dengan yang menciptakannya. Kita harus berinovasi dan berkolaborasi,” terangnya.
Dalam dunia kesehatan, Nofel ingin peserta BPJS Kesehatan maupun bukan mendapatkan pelayanan yang sama. Mengingat, kerap kali rumah sakit mengkotak-kotakan pasian berdasarkan jaminan kesehatan. “Saya tidak ingin ada perbedaan kualitas fasilitas perawatan dan obat antara orang berduit dan tidak berduit,” tegasnya.
Salah satu yang akan diperjuangkan yakni kesejahteraan para wartawan, karena menurutnya pemerintah tidak pernah peduli sama sekali.
“Keberadaan wartawan sangat dibutuhkan di sebuah negara sebagai pilar keempat demokrasi. Kalau dibutuhkan wartawan dipanggil, setelah tidak dibutuhkan tak ada yang peduli lagi,” ungkapnya.
Nofel pun bertekad, jika terpilih menjadi anggota DPR RI akan memperjuangkan kesejahteraan wartawan.
“Wartawan yang telah lulus uji kompetensi wajib mendapat penghargaan dan tunjangan kompetensi dari Pemerintah . Tidak ada korelasinya tunjangan itu dengan indepedensi wartawan. Itu alasan klasik,” jelasnya.
Lanjut mantan pemain sinetron ini, dirinya akan mendesak Dewan Pers atau PWI Pusat agar tidak hanya mengatur kode etik profesi saja, tapi juga memperjuangkan kesejahteraan wartawan.
“Semua profesi mendapat tunjangan kompetensi. Dan, tentu wartawan yang sudah lulus Uji Kompetensi Digital (UKW) jika mendapat tunjangan akan lebih bergairah menghasilkan karya-karya produk pers yang berkualitas dan profesional. Perlu juga karya jurnalistik itu mendapat royalty, seperti musisi,” pungkas Nofel. {sumber}
